TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
Menurut Tito, perluasan uji coba digitalisasi bansos merupakan bagian dari peta jalan menuju pemerintahan berbasis teknologi atau GovTech.
"Rapat ini dalam rangka untuk perluasan piloting digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota, dan ini merupakan cikal bakal juga road map untuk menuju GovTech, government technology, e-government," kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Selasa, 30 Juni 2026.
Tito menjelaskan program tersebut sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi dan menunjukkan hasil yang positif. Atas dasar keberhasilan itu, pemerintah memutuskan memperluas implementasinya ke 43 kabupaten dan kota.
"Beberapa waktu yang lalu sudah dicobakan di Banyuwangi. Makasih banyak Ibu Ipuk (Bupati Banyuwangi) dan saya kira itu cukup sukses. Kesuksesan di Banyuwangi ini kemudian direplikasi ke daerah-daerah lain. Target lebih besar 43 dan kita harapkan nanti ke depan seluruh Indonesia," ujar Tito.
Sebagai Mendagri, Tito menegaskan komitmennya untuk mengoordinasikan pemerintah daerah bersama kementerian dan lembaga terkait agar implementasi digitalisasi bansos berjalan optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penerapan GovTech akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Menurut Luhut, transformasi sistem perlindungan sosial kini memanfaatkan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), termasuk dalam proses seleksi penerima bantuan sosial.
Ia menjelaskan untuk pertama kalinya proses penentuan penerima bansos dilakukan melalui pertukaran data lintas sektor sehingga lebih transparan dan tepat sasaran.
Sistem tersebut juga dirancang agar masyarakat dapat mengajukan bantuan secara mandiri maupun melalui agen tanpa proses administrasi yang rumit.
"Saya percaya dengan ketangguhan kita, program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat penerima, dan mari kita kawal bersama-sama. Kepada Bapak Mendagri, Jenderal Tito, saya dari lubuk hati yang dalam terima kasih sekali karena sekarang dengan data dari tujuh kementerian/lembaga sudah bertemu, proses AI-nya sudah berjalan. Kita akan memonitor, mengawasi dengan ketat," tutur Luhut.
