TVRINews, Surabaya
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, memperkuat upaya penanganan kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan atau Over Dimension Over Load (ODOL) di Jawa Timur guna mempercepat pencapaian target Zero ODOL 2027.
Penguatan tersebut dilakukan melalui integrasi data kendaraan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, serta percepatan normalisasi kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Aan menyampaikan hal tersebut dalam forum East Java Land Transport Meeting 2026 bertema “Menuju Zero ODOL 2027 dan Transportasi Darat yang Berkeselamatan” di Surabaya, Jumat, 9 Oktober 2026.
Ia menegaskan, Jawa Timur merupakan salah satu wilayah strategis dalam mobilitas angkutan barang sehingga membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh pelaku usaha transportasi.
“Penanganan kendaraan over dimension over load tidak bisa dilakukan parsial. Ini harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir oleh semua pihak,” ujar Aan dalam keterangan yang dikutip, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Menurutnya, penanganan ODOL harus dimulai dari pemenuhan spesifikasi teknis kendaraan dan integritas pengujian berkala, kemudian dilanjutkan dengan pengawasan serta penegakan hukum secara konsisten.
Untuk mendukung target nasional Zero ODOL 2027, pemerintah telah menyusun sembilan Rencana Aksi Nasional. Dua langkah prioritas yang didorong meliputi integrasi pendataan angkutan barang melalui sistem elektronik, serta penguatan pengawasan dan penindakan dengan memanfaatkan teknologi.
Sistem yang digunakan antara lain BLUe, e-manifest (SUMBA), Weigh in Motion (WIM), Automatic Number Plate Recognition (ANPR), dan ETLE HUB.
Khusus di Jawa Timur, pengawasan akan diperkuat melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) serta pemanfaatan teknologi pada koridor logistik strategis. Koordinasi lintas instansi dan sinkronisasi kelas jalan dengan batas muatan kendaraan juga menjadi bagian dari langkah percepatan tersebut.
“Keberhasilan Zero ODOL 2027 membutuhkan kesiapan wilayah dan komitmen seluruh pihak dalam ekosistem angkutan logistik,” tegas Aan.
Sementara itu, Direktur Sarana Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho, menyebut percepatan normalisasi kendaraan berdimensi berlebih sebagai salah satu langkah penting dalam penanganan ODOL.
Berdasarkan data progres normalisasi nasional yang disampaikan dalam forum tersebut, terdapat 191 permohonan normalisasi kendaraan, dengan 91 permohonan berasal dari Jawa Timur. Jumlah itu menjadikan Jawa Timur sebagai wilayah dengan permohonan normalisasi terbanyak secara nasional.
Dari total 191 permohonan, sebanyak 103 telah memperoleh rekomendasi spesifikasi teknis (spektek), sementara 88 lainnya masih menunggu rekomendasi. Selain itu, terdapat 93 unit yang telah direkomendasikan tetapi Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) normalisasinya belum terbit. Sebanyak 10 kendaraan telah mendapatkan SRUT.
Yusuf menegaskan bahwa proses normalisasi harus dilakukan secara profesional dengan mengembalikan dimensi kendaraan sesuai standar pabrik dan ketentuan yang berlaku.
“Kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis juga perlu dinormalisasi secara tegas dan melalui proses yang profesional, dengan komunikasi yang baik bersama pemilik kendaraan dan pihak karoseri,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan mendorong Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dinas Perhubungan, dan perusahaan karoseri untuk mempercepat kelengkapan dokumen serta penyelesaian proses normalisasi.
Melalui penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi, dan percepatan normalisasi, Kemenhub berharap kepatuhan perusahaan angkutan barang semakin meningkat sekaligus memperkuat perlindungan terhadap pengguna jalan.
Aan pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi demi mewujudkan transportasi darat yang aman dan berkeselamatan.
“Kami berharap seluruh pihak di ekosistem angkutan barang dapat meningkatkan komitmen dan berkolaborasi untuk mempercepat implementasi target Zero Over Dimension Over Load sekaligus mewujudkan transportasi darat yang berkeselamatan,” pungkasnya.
