TVRINews, Jakarta
Kementerian Kehutanan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meskipun jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional mengalami penurunan signifikan.
Berdasarkan siaran pers Kementerian Kehutanan, pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau SiPongi hingga Kamis, 8 Oktober, pukul 21.10 WIB, mencatat 387 hotspot high confidence. Jumlah tersebut turun 789 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 1.176 titik.
Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi di antara enam provinsi prioritas, yakni 130 titik, disusul Kalimantan Tengah sebanyak 86 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan mencatat 37 titik, Kalimantan Barat 12 titik, Jambi 3 titik, dan Riau nihil hotspot.
“Kewaspadaan tidak dapat dikurangi karena dinamika karhutla dapat berubah dengan cepat dan kondisi antarwilayah tidak selalu sama," ucap Kemenhut dalam siaran pers yang dikutip, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa penurunan hotspot secara nasional tidak serta-merta menunjukkan seluruh wilayah telah terbebas dari ancaman kebakaran.
Kementerian Kehutanan menjelaskan, hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit dan tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas areal yang terbakar. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot.
Karena itu, setiap indikasi tetap harus diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan atau groundcheck untuk memastikan kondisi aktual dan menentukan tindakan penanganan yang diperlukan.
Pengendalian karhutla dilakukan secara terpadu oleh Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, dan para pihak terkait.
Kementerian Kehutanan menyebutkan, pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara, terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC serta 44 unit untuk operasi water bombing.
Operasi udara diperkuat dengan patroli darat, pemeriksaan titik panas, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, dan pendinginan.
Perhatian khusus juga diberikan pada kawasan gambut. Bara api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan tanah meskipun api di permukaan sudah tidak terlihat. Oleh sebab itu, pembasahan dan pendinginan harus terus dilakukan hingga lokasi benar-benar aman.
Di sisi lain, pemantauan kualitas udara berbasis konsentrasi PM2,5 menunjukkan sebagian wilayah Indonesia berada pada kategori baik hingga sedang. Namun, sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan masih mengalami kualitas udara kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Pada bagian tertentu Kalimantan, masih terpantau area dengan kategori berbahaya.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa kondisi udara dapat berubah mengikuti perkembangan kebakaran, konsentrasi partikulat, arah dan kecepatan angin, serta dinamika atmosfer lainnya.
Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara dan arahan pemerintah daerah. Apabila kondisi udara memburuk, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan maupun penyakit kronis.
Selain pengendalian kebakaran, Kementerian Kehutanan juga melakukan penyelamatan satwa liar yang terdampak kebakaran maupun gangguan habitat di Kalimantan.
Berdasarkan rekapitulasi dalam siaran pers tersebut, sedikitnya 272 individu satwa telah mendapatkan penanganan. Jumlah tersebut terdiri atas 105 individu di Kalimantan Selatan, 71 individu di Kalimantan Barat, 48 individu di Kalimantan Tengah, dan 48 individu di Kalimantan Timur.
Di Kalimantan Barat, satwa yang ditangani antara lain 46 orangutan, 12 trenggiling, 5 kukang, 4 kucing kuwuk, 2 bekantan, 1 musang, dan 1 lutung kelabu.
Penanganan dilakukan melalui penyelamatan atau evakuasi, translokasi, rehabilitasi, hingga penggiringan satwa menuju habitat yang lebih aman sesuai kondisi di lapangan.
Dalam imbauannya, Kementerian Kehutanan meminta masyarakat yang menemukan satwa liar terluka, terjebak, terdampak kebakaran, atau memasuki kawasan permukiman agar tidak melakukan penanganan maupun evakuasi secara mandiri.
Masyarakat diminta menjaga jarak, menghindari tindakan yang dapat membuat satwa stres atau agresif, mencatat lokasi serta kondisi satwa apabila memungkinkan, dan segera melaporkannya kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA maupun petugas kehutanan terdekat.
Kementerian Kehutanan kembali mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
“penurunan hotspot secara nasional perlu dijaga melalui patroli, deteksi dini, respons cepat, serta partisipasi masyarakat," tegas Kemenhut.
Masyarakat yang menemukan asap, titik api, aktivitas pembakaran, maupun satwa liar yang membutuhkan penanganan diminta segera melapor kepada petugas.
Laporan dapat disampaikan melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan di nomor telepon 021-5704618, WhatsApp +62 8131-0035000, atau melalui email [email protected].
Pemerintah menegaskan, penurunan jumlah hotspot perlu diikuti dengan kesiapsiagaan dan penanganan berkelanjutan untuk melindungi masyarakat, kawasan hutan, kualitas udara, serta kelestarian satwa liar.
