TVRINews, Jakarta
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembangan kawasan hunian pekerja yang terintegrasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan kawasan industri. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau sekaligus mendukung pemanfaatan energi bersih.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait, dengan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, di Ruang Kerja Menko Hilirisasi, Gedung Heritage Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Oktober 2026.
Maruarar mengatakan, penyediaan hunian perlu direncanakan sejak awal pengembangan kawasan industri agar kebutuhan tempat tinggal pekerja dapat terpenuhi secara terintegrasi dengan aktivitas ekonomi.
"Ini merupakan lompatan besar yang akan disiapkan kajian dan aturannya di beberapa tempat yang akan menjadi percontohan. Salah satunya di Maluku Utara yang dapat menjadi percontohan di perusahaan-perusahaan industri seperti di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, dan Meikarta. Kita memerlukan langkah-langkah strategis dalam melakukan percepatan terkait perumahan ini," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Menurutnya, pengembangan hunian yang terintegrasi dengan kawasan industri perlu melibatkan pemerintah dan investor sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, pembangunan perumahan dapat diselaraskan dengan kebutuhan tenaga kerja, kesiapan infrastruktur, serta perkembangan investasi di daerah.
Kemudian, Maruarar mencontohkan potensi pengembangan kawasan industri di Maluku Utara. Ia menyebut investasi senilai 20 miliar dolar AS telah berjalan, sementara investasi sebesar 7 miliar dolar AS lainnya akan berproses.
"Dalam kunjungan ke Maluku Utara, kami mendampingi Pak Presiden Prabowo untuk melihat investasi yang luar biasa, yang diawali oleh Pak Menko Bahlil, yaitu 20 miliar dolar AS yang sudah berjalan dan 7 miliar dolar AS yang akan berproses. Dari situ saja banyak yang bekerja. Ini dimulai dari proyek percontohan yang merupakan ide luar biasa dari Pak Menko, menjadi lompatan besar dalam penyiapan rumah. Kami juga akan bekerja sama dengan para investor agar kawasan tersebut dapat dirancang dengan baik sejak awal," ungkapnya.
Selain menjawab kebutuhan tempat tinggal pekerja, pengembangan kawasan perumahan terintegrasi PLTS diharapkan mendukung pemanfaatan energi bersih dalam pembangunan permukiman. Konsep tersebut diarahkan untuk menciptakan kawasan hunian yang lebih efisien dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat keterkaitan antara sektor perumahan dan industri nasional.
Sebagai tindak lanjut pertemuan, Kementerian PKP akan mematangkan kajian teknis dan regulasi yang diperlukan untuk merealisasikan proyek percontohan. Pembahasan selanjutnya akan mencakup aspek regulasi, kesiapan lahan, dan skema pembiayaan.
"Pertemuan selanjutnya kami akan membahas terkait regulasi, lahan, dan pembiayaannya," ucapnya.
Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan investor, pengembangan hunian pekerja terintegrasi diharapkan dapat mempercepat penyediaan rumah layak, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan industri.
