TVRINews – Jakarta
Menteri ESDM Tegaskan Tak Terlibat dan Minta Kepolisian Usut Tuntas Tudingan.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membantah keras keterlibatannya dalam isu penyadapan yang melibat jajaran perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia.
Bahlil menegaskan tidak pernah menghadiri pertemuan apa pun sesaat sebelum penangkapan sejumlah jenderal terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden dan pejabat negara.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri Pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu 7 November 2026.
Ia memeringatkan bahwa narasi tak berdasar yang disebarkan pihak tertentu berpotensi mengganggu stabilitas nasional serta menciderai nilai kebebasan dalam berdemokrasi.
"Pihak-pihak tertentu telah memanfaatkan ruang demokrasi secara berlebihan. Penyebaran isu semacam ini sangat berbahaya karena berpotensi memicu dampak yang terstruktur dan sistemik," ujar Bahlil dalam pidatonya.
Bahlil, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, secara khusus merespons rumor yang mengklaim adanya pertemuan antara para perwira tinggi tersebut dengan pimpinan partai politik sekitar tiga jam sebelum penindakan hukum dilakukan. Ia mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas guna menghentikan spekulasi liar di masyarakat.
"Ada tuduhan yang mengarah kepada saya, padahal saya tidak pernah hadir dalam pertemuan tersebut. Saya meminta pihak kepolisian mengusut tuntas masalah ini secara transparan agar fitnah tidak terus berkembang. Jika ada yang menganggap saya terlibat, silakan buktikan," kata Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menilai pembentukan opini publik ini disengaja untuk memukul elektabilitas Partai Golkar yang mencatatkan tren kenaikan pada berbagai survei nasional, dengan perolehan dukungan berada di kisaran 10,5 hingga 13 persen.
Ia mempertanyakan logika di balik tuduhan tersebut, mengingat dirinya sendiri turut menjadi sasaran peretasan atau penyadapan informasi. Bahlil menegaskan akan terus mengawal persoalan ini demi menjaga integritas institusi dan marwah partai yang dipimpinnya.
