TVRInews, Jakarta
BNPPDT menggelar audiensi bersama BPPD Sulawesi Utara untuk memetakan tantangan serta menyusun prioritas pembangunan perbatasan tahun 2027.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) mengambil langkah proaktif dalam menyusun arah prioritas pembangunan kawasan perbatasan tahun 2027. Hal tersebut dibahas melalui agenda audiensi strategis bersama Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad, menegaskan bahwa basis data yang akurat dari pemerintah daerah sangat esensial dalam memetakan tantangan dan potensi riil di lapangan. Karakteristik wilayah kepulauan yang unik menuntut pendekatan pembangunan yang spesifik dan terarah.
“Kami membutuhkan informasi dan data dari pemerintah daerah untuk menyusun basis data. Dari data tersebut, kita bisa melihat daerah yang sudah berkembang maupun yang masih tertinggal, mengetahui faktor penyebabnya, serta merumuskan solusi agar kondisi wilayah menjadi lebih baik,” ujar Edi, dilansir dari laman resmi BNPP RI, Sabtu, 7 November 2026.
Mendorong Hilirisasi Komoditas Unggulan Perbatasan
(Foto: Humas BNPPDT)
Dalam kesempatan yang sama, Edi menyoroti pentingnya penerapan strategi hilirisasi untuk mendongkrak nilai tambah sumber daya alam (SDA) di wilayah perbatasan, alih-alih hanya mengekspor bahan mentah. Ia mencontohkan sektor kelautan dan perikanan yang memiliki potensi ekonomi masif di Sulawesi Utara.
“Kalau di sana potensinya ikan, jangan hanya menjual ikan. Jadikan produk melalui hilirisasi. Kita perlu berpikir bagaimana hasil perikanan itu dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah dan berpeluang menembus pasar ekspor,” tegasnya.
Untuk mendukung industrialisasi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar mulai dari akses jalan, jembatan, fasilitas pemerintahan, suplai air bersih, kelistrikan, layanan kesehatan, sarana pendidikan, hingga jaringan telekomunikasi tetap menjadi prioritas utama yang harus diselaraskan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Urgensi Peningkatan Kapasitas Dermaga Miangas dan Konektivitas Kepulauan
Sementara itu, Kepala BPPD Provinsi Sulawesi Utara, Henry Kaitjily, memaparkan sejumlah tantangan krusial di wilayah perbatasan terluar, khususnya di pulau-pulau terdepan seperti Miangas dan Marore.
Henry menyoroti keterbatasan kapasitas dermaga di Pulau Miangas yang saat ini belum memadai untuk disandari kapal-kapal bertonase besar. Padahal, terdapat potensi ekonomi yang sangat menjanjikan, yakni peluang transaksi dan pembelian hasil perikanan dari Kabupaten Talaud hingga mencapai 500 ton melalui jalur Miangas dan Marore.
“Pelabuhan di Miangas saat ini belum bisa menampung kapal-kapal bertonase besar. Padahal, ada peluang kerja sama ekonomi melalui pembelian ikan dari Kabupaten Talaud. Karena itu, infrastruktur dermaga, fasilitas penyimpanan, dan dukungan energi perlu menjadi perhatian agar potensi perikanan masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal,” ungkap Henry.
Selain infrastruktur penunjang sektor perikanan dan rantai dingin (cold storage), pihak BPPD Sulawesi Utara turut mengusulkan penguatan konektivitas transportasi laut, keandalan pasokan energi, serta perumusan pedoman pembangunan kawasan perbatasan yang komprehensif.
Melalui koordinasi intensif ini, BNPPDT dan BPPD Sulawesi Utara optimistis perencanaan program pembangunan tahun 2027 akan semakin tepat sasaran, mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, serta menjawab langsung kebutuhan nyata masyarakat di garda terdepan Nusantara.
