TVRINews, Jakarta
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan pentingnya kesehatan jiwa sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Penanganan kesehatan jiwa perlu menjadi perhatian utama, termasuk melalui pendekatan inklusif yang melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat membuka talkshow bertajuk “Sehat Jiwaku, Unik Caraku: Keluarga Merangkul, Kesehatan Jiwa Terjaga, Neurodivergen Berdaya” dalam rangkaian Festival Suara Jiwa di Jakarta, Minggu, 11 Oktober 2026.
"Hari ini saya menyaksikan bagaimana masalah kejiwaan itu sangat penting. Masalah kejiwaan bukan lagi isu yang terpinggirkan, tetapi menjadi isu utama. Kesehatan jiwa yang lebih kuat mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul," ujar Wamenkes Dante dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 12 Oktober 2026.
Dante mengatakan, penanganan kesehatan jiwa dan kondisi neurodivergen, seperti Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) dan disleksia, perlu mengedepankan inklusivitas. Dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting agar anak dengan kondisi tersebut dapat berkembang sesuai potensi mereka.
Ia mencontohkan Jacques Dubochet, peraih Nobel Kimia 2017 yang merupakan penyandang disleksia. Menurut Dante, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kesulitan belajar yang dialami anak tidak seharusnya menjadi alasan untuk membatasi peluang mereka di masa depan.
"Kesulitan yang dialami anak saat ini tidak menentukan masa depannya. Kita ingin mereka yang mengalami masalah kejiwaan tidak lagi dimarginalisasikan, tetapi kita rangkul," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengungkapkan bahwa beban gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tinggi. Kondisi ini juga diikuti kesenjangan penanganan atau treatment gap, terutama dalam akses terhadap pengobatan.
Berdasarkan data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2023, gangguan jiwa menempati posisi kedua sebagai penyebab terbesar Years Lived with Disability (YLD) di Indonesia. Depresi, gangguan kecemasan, dan skizofrenia menjadi kontributor utama terhadap beban tersebut.
Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 juga menunjukkan prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 1,4 persen. Sementara itu, prevalensi gangguan jiwa berat tercatat sebesar 4 per 1.000 anggota rumah tangga.
Namun, sebagian besar penderita depresi belum mendapatkan pengobatan. Endang menyebut, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan jiwa menjadi salah satu tantangan yang perlu segera diatasi.
"Pada kasus depresi, baru 12,7 persen penderita yang menerima pengobatan. Artinya, hampir 9 dari 10 orang dengan depresi di Indonesia belum tersentuh penanganan medis," ungkap Endang.
Kesenjangan layanan kesehatan jiwa juga dipengaruhi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan distribusinya yang belum merata. Berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per 1 September 2026, Indonesia memiliki 1.495 psikiater atau dengan rasio satu psikiater untuk setiap 180 ribu penduduk.
Jumlah tersebut masih jauh dari acuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni satu psikiater untuk setiap 30 ribu penduduk. Selain itu, dari 3.513 psikolog klinis yang terdata, hanya 213 orang yang bertugas di Puskesmas.
Untuk memperluas akses layanan kesehatan jiwa, Kemenkes memperkuat upaya promotif dan preventif melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Upaya tersebut juga diintegrasikan dengan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu pascapersalinan.
Hingga saat ini, skrining kesehatan jiwa melalui program Kemenkes telah menjangkau lebih dari 71,8 juta orang. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya dugaan gejala depresi pada 1,2 persen sasaran dan gejala kecemasan pada 0,9 persen sasaran.
Sebagai tindak lanjut, Kemenkes meluncurkan empat seri buku saku skrining kesehatan jiwa untuk membantu tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer menangani hasil skrining. Panduan tersebut disusun untuk empat kelompok sasaran, yakni ibu hamil dan ibu pascapersalinan, anak dan remaja, dewasa, serta lanjut usia.
"Buku saku ini disusun bersama para ahli dari organisasi profesi sebagai panduan praktis bagi tenaga kesehatan di Puskesmas dalam menindaklanjuti hasil skrining di lapangan," pungkas Endang.
