TVRInews - Jakarta
Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis guna mempercepat penanggulangan kebakaran hutan dan menekan dampak polusi asap ke negara tetangga.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas tingkat tinggi di Istana Negara, Jakarta, Senin 12 Oktober 2026, guna memformulasikan strategi komprehensif dalam menanggulangi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas, menyusul eskalasi polusi asap yang mulai berdampak pada kawasan regional, khususnya wilayah batas negara tetangga.
Pertemuan yang digelar secara hibrida tersebut melibatkan jajaran petinggi keamanan dan penanggulangan bencana nasional, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa penanganan karhutla kini menjadi prioritas utama pemerintah mengingat implikasinya yang telah melintasi batas teritorial.
"Presiden sangat menaruh perhatian serius terhadap krisis ini. Dalam rapat, kami melaporkan capaian penanganan yang telah berjalan di sejumlah titik krusial seperti Sumatra Selatan, Kalimantan, dan Riau, sekaligus merumuskan opsi pemadaman yang efisien," ujar Dudung kepada awak media menjelang mulainya rapat di Istana Kepresidenan.
Menurut Dudung, tantangan terbesar di lapangan saat ini berfokus pada pemadaman di area lahan gambut. Karakteristik lahan gambut yang memiliki kedalaman material organik mudah terbakar membuat pemadaman api membutuhkan teknik serta waktu penanganan ekstra.
Terkait kesiapan operasional, pemerintah memastikan ketersediaan personel lapangan tidak mengalami kendala. Kolaborasi lintas instansi yang melibatkan unsur TNI, Polri, hingga satuan tugas daerah telah dikerahkan secara intensif.
Meski demikian, luasnya hamparan vegetasi yang terdampak memicu perlunya arahan taktis mendesak dari Presiden, terutama untuk penanganan insidental di titik-titik api (hotspot) yang sulit dijangkau.
Pemerintah optimistis lewat koordinasi terpadu ini, tingkat sebaran asap dapat ditekankan secara signifikan guna menjaga stabilitas lingkungan hidup nasional maupun hubungan bilateral di kawasan Asia Tenggara.
