TVRINews, Jakarta
Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir menegaskan politik luar negeri Indonesia akan tetap konsisten berpegang pada prinsip bebas aktif dan amanat konstitusi, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri.
Pria yang akrab disapa Tata itu menekankan bahwa arah politik luar negeri Indonesia tidak ditentukan oleh preferensi pribadi seorang menteri, melainkan berlandaskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Satu hal yang paling mendasar, menteri boleh berganti, arah politik luar negeri Indonesia tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," kata Tata dalam press briefing perdananya di Ruang Palapa Kemlu RI, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Menurutnya, konstitusi telah memberikan arah yang jelas melalui empat tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Keempat tujuan tersebut, kata Tata, tetap menjadi landasan diplomasi Indonesia sejak kemerdekaan dan tidak akan berubah meskipun terjadi pergantian pejabat.
Di sisi lain, Tata menyampaikan apresiasi kepada Sugiono atas kepemimpinannya sebagai Menlu selama dua tahun terakhir. Ia menilai, di tengah meningkatnya kompleksitas geopolitik global, politik luar negeri Indonesia tetap dijalankan secara konsisten berdasarkan prinsip bebas aktif dan amanat konstitusi.
Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus memperkuat arah kebijakan tersebut.
"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sugiono. Dua tahun terakhir bukan masa yang mudah. Geopolitik makin rumit, dunia bergerak dari satu krisis ke krisis berikutnya. Tapi di tengah semua itu, Pak Sugiono memastikan politik luar negeri kita tetap konsisten pada prinsip bebas aktif dan amanat konstitusi. Itulah yang saya akan lanjutkan, saya perkuat, dan saya jaga," tegasnya.
Menurutnya, kepercayaan internasional merupakan salah satu modal diplomasi paling berharga yang dibangun Indonesia selama bertahun-tahun. Karena itu, konsistensi dalam menjalankan prinsip politik luar negeri perlu terus dijaga agar Indonesia tetap menjadi mitra yang dapat diandalkan di tengah ketidakpastian global.
