TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni mengimbau calon jemaah haji dan umrah asal Indonesia meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan kelompok Houthi dan Arab Saudi.
Husni meminta calon jemaah tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait keberangkatan dan memastikan perkembangan situasi keamanan melalui informasi resmi pemerintah Indonesia maupun otoritas Arab Saudi.
“Untuk umrah, nanti dari Kementerian Luar Negeri seperti apa, apakah umrah masih boleh atau tidak, mereka yang lebih tahu,” ujar Husni dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan, perjalanan umrah dari Indonesia umumnya menggunakan dua bandara utama di Arab Saudi, yakni Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan bandara di Madinah. Karena itu, perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut perlu terus dipantau sebelum jemaah melakukan perjalanan.
Imbauan tersebut muncul di tengah laporan mengenai serangan yang diklaim dilakukan kelompok Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, pada Sabtu, 10 Oktober 2026 dan Minggu, 11 Oktober 2026 waktu setempat.
Kelompok Houthi dilaporkan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Perkembangan ini menjadi perhatian karena meningkatkan kekhawatiran terhadap situasi keamanan regional dan potensi dampaknya terhadap perjalanan jemaah Indonesia.
Husni menegaskan, pemerintah Indonesia perlu terus memantau perkembangan konflik dan menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat agar calon jemaah dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi terkini.
“Kita harus lebih berhati-hati. Saya yakin dan percaya pemerintah memantau terus perkembangan masalah di Timur Tengah, terutama konflik antara Houthi dan pihak Arab Saudi,” kata legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara tersebut.
Menurut Husni, meskipun Makkah dan Madinah relatif jauh dari Riyadh, potensi meluasnya konflik tetap harus diantisipasi. Ia mengingatkan calon jemaah agar menjadikan faktor keamanan sebagai pertimbangan utama sebelum memutuskan keberangkatan.
Ia juga meminta calon jemaah haji yang telah mempersiapkan perjalanan ke Tanah Suci untuk mencermati perkembangan situasi dan mempertimbangkan kembali kesiapan mereka apabila kondisi keamanan memburuk.
“Bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat, coba dilihat dan dipikir-pikirkan apakah masih siap untuk berangkat atau menunda keberangkatannya, karena eskalasi permasalahannya bisa semakin melebar,” ujarnya.
Husni menambahkan, Komisi VIII DPR RI masih menunggu perkembangan dan pengumuman resmi dari instansi berwenang, terutama Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh dan perwakilan Indonesia di Jeddah, serta pemerintah Arab Saudi.
Informasi resmi tersebut diharapkan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dan calon jemaah dalam menentukan langkah selanjutnya terkait keberangkatan haji dan umrah di tengah dinamika keamanan Timur Tengah.
Calon jemaah pun diimbau terus mengikuti informasi dari saluran resmi pemerintah dan tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan kabar yang belum terverifikasi.
