TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Tanah Papua melibatkan lebih banyak Orang Asli Papua (OAP) sebagai petugas pendataan lapangan.
Langkah tersebut dinilai dapat mempermudah proses pengumpulan data, terutama di wilayah yang memiliki kondisi geografis dan sosial yang kompleks.
"Pada saat rekrutmen SDM untuk pengambil data sampai ke distrik, memang itu harus ada kebijakan khusus, perlu diangkat anak-anak asli Papua agar tidak ada penolakan," ujar Ribka dalam Rapat Bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.
Ribka menjelaskan, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan. Dukungan pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan juga diperlukan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal. Karena itu, ia meminta koordinasi dilakukan secara erat bersama gubernur, bupati, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Tanah Papua.
Selain itu, Ribka mendorong penerapan strategi jemput bola seperti yang selama ini dijalankan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Strategi tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, termasuk penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta berbagai program pemerintah yang menyasar masyarakat Papua.
Ribka juga menekankan pentingnya pembaruan data agar mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Papua secara riil. Data yang akurat diperlukan untuk mengukur hasil berbagai program pembangunan yang telah dijalankan pemerintah.
"Kalau kita masih seperti ini, kemudian dari tahun sekian sampai sekian data Papua masih miskin terus padahal intervensi program ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yang akan tergambar di publik itu seolah-olah pemerintah Indonesia tidak ada intervensi," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ribka mengapresiasi sinergi BPS bersama Kemendagri dalam penyediaan data nasional. Ia memastikan Kemendagri akan terus memberikan dukungan teknis, pendampingan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya bersama dengan teman-teman dari tim teknis Ibu [dari] Ditjen Dukcapil dan juga dari Bangda (Ditjen Bina Pembangunan Daerah) akan selalu dan siap untuk mendukung kapan saja sampai dengan kita bisa menghasilkan produk penyediaan data sesuai sensus yang dibutuhkan untuk 2026," pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Pudji Ismartini, Direktur Neraca Pengeluaran BPS Windhiarso Ponco Adi, Kepala Biro SDM BPS Eni Lestariningsih, serta sejumlah peserta rapat lainnya.
