TVRINews, Blitar
Pemerintah tengah mengupayakan reposisi arah pembangunan ekonomi nasional dengan mengembalikan kedaulatan sumber daya alam dan produktivitas kepada masyarakat desa. Melalui inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pemerintah berkomitmen memutus rantai ketergantungan petani kepada tengkulak.
Hal itu ditegaskan oleh Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Ilmiah 'Strategi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga' di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar, Jawa Timur.
Wamenkop menyoroti fenomena ekonomi di mana petani di desa kerap kehilangan kendali atas harga jual produk mereka karena keterbatasan modal. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh tengkulak untuk mendikte harga.
Melalui program KDKMP, Presiden Prabowo Subianto mendorong hadirnya ekosistem lengkap yang membawa modal perbankan dan teknologi pengolahan langsung ke tingkat desa. Fokus utamanya adalah memastikan added value (nilai tambah) tetap berputar di desa dan tidak ditarik keluar oleh pelaku industri besar.
"Kita ingin gabah dibeli melalui Koperasi Desa Merah Putih, dikeringkan, lalu dikemas menjadi beras premium di desa itu sendiri. Ketika ada kenaikan nilai jual 30 hingga 50 persen, pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan itu terjadi di desa," jelas Farida dalam keterangan resmi Kemenkop, Senin, 6 juli 2026.
*Tantangan bagi Mahasiswa*
Selain pemaparan ekonomi nasional, Wamenkop secara khusus menantang mahasiswa UNU Blitar untuk mengubah *mindset* pasca-kelulusan. Ia menekankan agar mahasiswa tidak hanya sekadar lulus untuk menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi.
"Tujuan utamanya adalah tidak melahirkan pengangguran baru setelah lulus," tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Wamenkop mendorong perguruan tinggi untuk mengintegrasikan literasi keuangan sejak tahun pertama perkuliahan. Selain itu, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan magang diminta dioptimalkan sebagai ruang nyata bagi mahasiswa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di desa.
Melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, KDKMP diharapkan menjadi instrumen efektif dalam mendistribusikan kesejahteraan yang lebih adil bagi masyarakat di akar rumput.
