TVRINews, Jakarta
Pemerintah membahas pembenahan data penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk memastikan anggaran subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan tersebut dilakukan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, termasuk mengenai sistem yang dapat digunakan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima subsidi.
Menurut Bahlil, persoalan ketepatan sasaran masih menjadi perhatian karena sebagian subsidi BBM masih dinikmati kelompok masyarakat yang secara ekonomi tidak menjadi sasaran utama kebijakan tersebut.
"Tadi kita membahas juga pola subsidi BBM agar tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi," ujar Bahlil, Selasa, 11 Agustus 2026.
Ia mencontohkan masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 masih dapat menerima subsidi BBM. Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi agar anggaran subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah dapat dialihkan secara lebih tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Contoh mereka yang masuk desil 9 dan 10 masih dapat subsidi. Ini yang kita bahas sistemnya segala macam, supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun rupiah ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak," kata Bahlil.
Bahlil mengatakan pembenahan data penerima menjadi bagian penting dalam memperbaiki mekanisme subsidi. Pemerintah akan membahas sistem yang dapat memastikan penerima subsidi sesuai dengan kondisi dan kriteria yang telah ditetapkan.
Langkah tersebut, lanjutnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar subsidi pemerintah diberikan secara lebih tepat sasaran.
"Ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri. Kita ingin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran," ucap Bahlil.
Pembenahan data tersebut diharapkan dapat mengurangi penerimaan subsidi oleh kelompok masyarakat yang tidak menjadi sasaran sekaligus memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang memang membutuhkan dukungan pemerintah.
Pemerintah selanjutnya akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk menyusun mekanisme penyaluran subsidi BBM yang didukung data penerima yang lebih akurat dan mutakhir.
