TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kebijakan tersebut meliputi penambahan kuota pupuk bersubsidi, penyederhanaan distribusi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.
Menurut Qodari, komitmen pemerintah terhadap sektor pertanian kembali ditegaskan melalui kehadiran Presiden Prabowo pada puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, 24 Juni 2026.
"Pada 24 Juni 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo. Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menjadi penegasan komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada petani yang selama ini menjadi tulang punggung negara dalam mencapai kedaulatan pangan nasional," kata Qodari dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Juni 2026.
Qodari menjelaskan, salah satu langkah strategis pemerintah adalah meningkatkan kuota pupuk bersubsidi menjadi 9,5 juta ton, atau dua kali lipat dari sebelumnya, untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani.
Selain itu, pemerintah juga menyederhanakan mekanisme distribusi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam skema baru tersebut, pupuk disalurkan langsung dari PT Pupuk Indonesia kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau koperasi sebelum diterima petani. Penebusan pupuk pun cukup menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dengan sistem distribusi yang telah terintegrasi secara digital.
Pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sekitar 20 persen sejak Oktober 2025. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Di sektor perikanan, pemerintah kembali mengalokasikan 295.000 ton pupuk bersubsidi setelah sempat dihentikan selama empat tahun.
"Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani telah ditunjukkan lewat berbagai kebijakan. Untuk menjamin pupuk subsidi selalu tersedia dalam jumlah cukup dan tepat waktu, pemerintah menambah kuantum pupuk subsidi hingga dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton dan memangkas rantai birokrasi," tambahnya.
Selain pembenahan tata kelola pupuk, pemerintah juga mempercepat modernisasi pertanian melalui penyaluran bantuan alsintan. Pada 2026, Kementerian Pertanian menyiapkan 38.969 unit alsintan dengan anggaran sekitar Rp4,19 triliun. Bantuan tersebut mencakup traktor roda dua dan roda empat, rice transplanter, combine harvester, hingga drone untuk penanaman benih dan penyemprotan hama.
Pemerintah juga menyediakan skema kredit alsintan berbunga ringan melalui bank pemerintah dan bank daerah agar petani lebih mudah memiliki peralatan pertanian modern.
Di sisi lain, pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang diserap Bulog dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa rafaksi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga harga gabah di tingkat petani agar tetap menguntungkan.
Qodari menilai berbagai kebijakan tersebut telah memberikan hasil positif terhadap sektor pertanian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton. Angka tersebut sejalan dengan estimasi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sebesar 35,6 juta ton dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) sebesar 34,6 juta ton.
Peningkatan produksi tersebut juga diikuti dengan membaiknya tingkat kesejahteraan petani. Data BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73, yang merupakan angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
"Keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian ini pun telah membuahkan hasil manis dengan menguatnya ketahanan pangan nasional. Seiring dengan hal itu, kehidupan petani juga semakin sejahtera. Menurut data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73. Ini adalah angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir, yang berarti ekonomi dan daya beli para petani kini semakin membaik," pungkasnya.
