TVRINews, Jakarta
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menilai kasus penyelundupan 325 kilogram sabu melalui jalur laut dari Thailand menuju Aceh menjadi peringatan serius bahwa pengawasan wilayah maritim Indonesia perlu terus diperkuat.
Ia menegaskan, luasnya wilayah perairan Indonesia menuntut dukungan menyeluruh, mulai dari anggaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih modern.
Dave menyebut, sejumlah instansi yang memiliki kewenangan di laut seperti TNI Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, hingga Polairud perlu didukung dengan sistem yang memadai agar pengawasan dapat berjalan optimal.
"Wilayah laut kita sangat luas. Ada TNI AL, Bakamla, Bea Cukai, dan Polairud. Tetapi tanpa dukungan anggaran yang memadai, SDM yang kuat, dan teknologi yang modern, pengawasan tentu tidak akan maksimal," ujar Dave kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
Menurutnya, penguatan sektor maritim tidak hanya berkaitan dengan penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga transformasi sistem pengawasan berbasis teknologi.
Ia menilai pemanfaatan satelit, drone laut, hingga kecerdasan buatan (AI) perlu dioptimalkan untuk memperluas jangkauan pengawasan di wilayah perairan Indonesia.
"Kita sudah masuk era teknologi. Satelit, drone laut, hingga AI bisa digunakan untuk memperkuat pemantauan. Ini harus dimanfaatkan agar pengawasan lebih efektif dan SDM kita juga ikut meningkat," jelasnya.
Selain teknologi, Dave menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan laut. Menurutnya, koordinasi yang solid akan mempercepat respons terhadap berbagai bentuk pelanggaran di wilayah perairan.
"Sinergi antarlembaga sangat penting karena wilayah kita sangat luas. Koordinasi harus berjalan baik agar setiap pelanggaran bisa ditangani dengan cepat dan tepat," tegasnya.
Ia juga menambahkan, penguatan pengawasan laut tidak hanya untuk mencegah penyelundupan narkotika, tetapi juga berbagai kejahatan lintas negara lainnya seperti perdagangan orang dan penyelundupan barang ilegal.
"Bukan hanya narkotika, tetapi juga tindak pidana perdagangan orang dan berbagai bentuk penyelundupan lainnya yang harus kita antisipasi bersama," pungkas Dave.
