TVRINews – Jakarta
Pemerintah pastikan cadangan beras nasional mencukupi hingga tahun depan meski di tengah bayang-bayang cuaca ekstrem.
Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa sektor pertanian nasional berada pada posisi yang resilien dalam menghadapi ancaman anomali iklim kering. Pengalaman komprehensif dari siklus kekeringan sebelumnya menjadi landasan kuat untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga tanpa gangguan berarti.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan proyeksi ketahanan pangan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan kalkulasi kementerian, cadangan beras nasional dipastikan aman dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga pertengahan tahun depan.
"Kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman. Pengalaman dari penanganan El Nino pada tahun 2016 serta periode 2023 hingga 2024 memberikan pelajaran berharga bagi mitigasi kami saat ini," ujar Amran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 30 Juli 2026.
Menanggapi diskursus global mengenai potensi cuaca kering ekstrem yang kerap diistilahkan sebagai "El Nino Godzilla", Amran optimis bahwa dampaknya dapat dimitigasi secara efektif. Ia menekankan bahwa kerangka antisipasi dini telah diterapkan secara terukur.
"Istilah ekstrem yang sedang ramai diperbincangkan tidak akan menggoyangkan stabilitas beras di dalam negeri. Kami optimistis dapat melalui tantangan ini dengan baik," kata Amran.
Kalkulasi Cadangan Strategis
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, total ketersediaan beras nasional saat ini menyentuh angka 26 juta ton.
Komposisi cadangan tersebut terdiri atas stok fisik Perum Bulog sebesar 5,2 juta ton, potensi produksi dari pertanaman di lahan (standing crop) seluas 3,8 juta hektare yang setara dengan 10 juta ton beras, serta pasokan yang berada di jaringan distribusi komersial dan gudang mitra seluas 10,8 juta ton.
Dengan tingkat konsumsi domestik yang berada di kisaran 2,6 juta ton setiap bulannya, volume ketersediaan tersebut dinilai memadai untuk menopang kebutuhan hingga sepuluh bulan ke depan.
"Stok total kita mencapai 26 juta ton. Dengan konsumsi bulanan sebesar 2,6 juta ton, pasokan ini mencukupi kebutuhan hingga Mei 2027, di mana pada bulan tersebut siklus panen raya berikutnya akan kembali dimulai," jelas Amran.
Pembelajaran dari Krisis Lampau
Langkah proaktif pemerintah ini tidak terlepas dari evaluasi krisis iklim pada kurun waktu 2023 hingga 2024. Pada periode tersebut, tekanan kekeringan sempat memicu proyeksi volume impor yang masif.
Namun, intervensi lintas sektoral yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, hingga penyuluh pertanian berhasil meredam eskalasi ketergantungan pada pasokan luar negeri.
Amran mengenang bahwa kolaborasi terpadu tersebut berhasil menekan proyeksi impor yang sebelumnya direncanakan mencapai 10 juta ton. Pendekatan kolaboratif ini terbukti efektif dalam memulihkan produktivitas domestik secara cepat.
Keberhasilan konsolidasi sektor hulu tersebut berlanjut pada tahun 2025, di mana pemerintah tidak lagi melakukan pengadaan impor beras medium menyusul surplus yang tercipta di dalam negeri. Kebijakan ini sekaligus menandai penguatan kemandirian pangan nasional di tengah ketidakpastian iklim global.
