TVRINews, Jakarta
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggandeng pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk menjangkau anak-anak yang belum bersekolah melalui program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengatakan, keterlibatan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PJJ sekaligus upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia.
Menurut Fajar, pemerintah daerah memiliki jaringan hingga tingkat desa yang dapat dimanfaatkan untuk mendata, mengidentifikasi, dan mengajak kembali anak-anak yang putus sekolah maupun belum pernah bersekolah agar kembali memperoleh layanan pendidikan.
"Kerja besar ini akan berat jika tidak mendapatkan dukungan pemerintah daerah, karena yang memiliki jangkauan hingga desa adalah pemerintah daerah. Kita harus melakukan jemput bola,"kata Fajar dalam keterangan yang diterima tvrinews, Kamis, 30 Juli 2026.
Ia mengatakan, Kemendikdasmen telah berkomunikasi dengan para kepala daerah untuk menggerakkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa dalam mendukung pelaksanaan PJJ.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan sekitar 4 juta Anak Tidak Sekolah (ATS) berdasarkan data Kemendikdasmen per Juni 2026. Kelompok tersebut terdiri atas anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Fajar menegaskan, PJJ menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memastikan setiap anak tetap memperoleh hak atas pendidikan meski menghadapi keterbatasan geografis, ekonomi, sosial, atau kebutuhan khusus.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung terwujudnya pemerataan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
"Negara harus memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam memperoleh hak atas pendidikan," pungkasnya.
