TVRINews, Denpasar
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ismail menegaskan, kebijakan biaya penggunaan spektrum frekuensi yang terjangkau dapat membuka peluang lebih besar bagi operator telekomunikasi untuk memperluas jaringan, termasuk layanan 5G di Indonesia.
Menurut Ismail, pengelolaan spektrum frekuensi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan negara, kemampuan investasi industri telekomunikasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap akses konektivitas yang berkualitas.
Ia menjelaskan, spektrum frekuensi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Karena itu, kebijakan biaya pemanfaatannya perlu dirancang agar operator memiliki kemampuan finansial untuk melanjutkan investasi dan memperluas jangkauan layanan.
“Spektrum bukan hanya tentang bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dari pemanfaatannya, tetapi juga tentang bagaimana memastikan biaya pemanfaatan spektrum tetap terjangkau. Dengan begitu, seluruh operator dapat membangun dan mengembangkan infrastrukturnya sesegera mungkin,” ujar Ismail dalam keterangan yang dikutip, Selasa, 20 Oktober 2026.
Ismail menambahkan, ketersediaan jaringan telekomunikasi menjadi fondasi penting bagi transformasi digital. Infrastruktur yang memadai diperlukan agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan digital, mulai dari komunikasi hingga aktivitas ekonomi berbasis teknologi.
Saat ini, jaringan 4G telah menjangkau lebih dari 98 persen wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengembangan teknologi 5G terus berlangsung dan membutuhkan dukungan kebijakan spektrum yang mampu mendorong investasi operator.
“Lebih dari 98 persen wilayah Indonesia telah terhubung dengan jaringan 4G. Perkembangan 5G juga berlangsung sangat cepat. Karena itu, persoalan spektrum frekuensi menjadi sangat penting,” tuturnya.
Menurut Ismail, kebijakan spektrum tidak cukup hanya berorientasi pada keuntungan industri maupun penerimaan pemerintah. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa investasi yang dilakukan operator memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui perluasan jaringan dan peningkatan kualitas konektivitas.
Ia menyebutkan, pendekatan pengelolaan spektrum dalam beberapa tahun terakhir telah diarahkan untuk memberikan ruang investasi yang lebih baik bagi industri telekomunikasi. Salah satunya melalui pelaksanaan lelang spektrum dengan harga yang relatif terjangkau.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu operator mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan jaringan baru, termasuk pengembangan infrastruktur 5G.
“Menurut saya, sekarang seluruh operator memiliki ruang yang cukup untuk membangun jaringan 5G,” kata Ismail.
Ke depan, Kemkomdigi akan terus mendorong kebijakan alokasi spektrum yang mempertimbangkan kebutuhan pengembangan teknologi telekomunikasi dalam jangka panjang. Langkah ini dinilai penting karena pembangunan jaringan membutuhkan investasi besar dan perencanaan berkelanjutan.
Ismail menekankan bahwa kepastian kebijakan menjadi salah satu faktor penting bagi operator dalam menyusun rencana investasi. Dengan perencanaan yang matang, pengembangan infrastruktur diharapkan dapat berlangsung secara konsisten dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang panjang dan investasi modal yang besar. Karena itu, keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang sangat penting,” ujarnya.
Melalui kebijakan spektrum yang seimbang dan berkelanjutan, pemerintah berharap pengembangan jaringan telekomunikasi dapat berjalan lebih optimal. Upaya ini sekaligus ditujukan untuk memperluas akses konektivitas, mempercepat transformasi digital, serta meningkatkan manfaat teknologi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
