TVRINews, Jakarta
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menilai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang penting untuk mempercepat pembangunan dan menggerakkan perekonomian desa.
Yandri mengatakan, keberhasilan program KDMP menjadi perhatian Kemendes PDT karena pelaksanaannya berkaitan dengan penggunaan Dana Desa. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
"Kami sangat berkepentingan besar agar program Kopdes Merah Putih ini sukses karena menggunakan Dana Desa," kata Yandri dalam keterangan tertulis, dikutip, Selasa, 20 Oktober 2026.
Ia menegaskan, pemerintah tidak memotong Dana Desa, tetapi mengalihkan penggunaannya untuk mendukung program KDMP. Kebijakan tersebut ditujukan agar manfaat anggaran dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Melalui KDMP, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh barang bersubsidi, seperti pupuk dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, koperasi tersebut akan berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat desa.
Desa juga nantinya memiliki aset berupa gerai dan gedung koperasi, truk logistik, mobil operasional, hingga sepeda motor untuk mendukung kegiatan usaha.
"Kopdes menjadi andalan kita untuk menggerakkan ekonomi di desa termasuk isu pangan,"lanjutnya.
Yandri memastikan keberadaan KDMP tidak akan tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Menurutnya, kedua lembaga tersebut memiliki fokus usaha berbeda sehingga dapat berkembang secara berdampingan.
Sejumlah BUM Desa bahkan telah berhasil menembus pasar ekspor. Di antaranya, BUM Desa di Desa Temon yang mengekspor gula aren ke Belanda dan Australia, serta BUM Desa di Desa Kertasana yang mengekspor ikan mas koki ke Kanada dan Prancis.
"Ini memotong rantai distribusi hingga harga terjaga. Kami menyiapkan 49 Negara Tujuan Ekspor,"ucapnya.
Selain mengembangkan usaha ekspor, sejumlah BUM Desa juga mengelola sektor pariwisata melalui desa wisata yang mampu menghasilkan pendapatan hingga miliaran rupiah.
Kemendes PDT Kembangkan 12 Aksi Bangun Desa
Yandri menjelaskan, pembangunan desa menjadi penting karena hampir 70 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perdesaan. Indonesia saat ini memiliki 75.266 desa dengan beragam potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.
Namun, desa juga masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk kemiskinan. Hingga kini, masih terdapat ribuan desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendes PDT menyusun 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia. Program ini merupakan penjabaran Asta Cita keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
Kemendes PDT juga menggandeng berbagai pihak untuk menjalankan program pembangunan secara terintegrasi melalui kolaborasi octahelix. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
"Saat ini kami gencarkan Kolaborasi Octahelix yang melibatkan Pemerintah hingga Organisasi Masyarakat dan Mahasiswa,"tambahnya.
Selain KDMP, Kemendes PDT mengembangkan program Desa Tematik yang berfokus pada sektor pangan serta Desa Ekspor yang berpotensi menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp1 triliun.
Untuk mendukung program Desa Ekspor, Kemendes PDT bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian guna memastikan produk-produk desa memenuhi standar kualitas ekspor dan mampu bersaing di pasar internasional.
Yandri meyakini, kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Menurutnya, pengembangan potensi desa secara optimal akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan Indonesia.
"Kami meyakini jika sukses bangun desa maka kita bisa sukses bangun Indonesia,"tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sebagai pembicara Wakil Menteri Pertanian Saleh Mustafa, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal, Direktur Utama PTPN III Denaldy Mulino, serta Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi.
Yandri juga didampingi Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Tabrani, Direktur Jenderal Pengembangan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Kepala Pengembangan Informasi Mulyadin Malik, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Agustomi Masik.
