TVRINews, Antalya
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan Indonesia resmi dipercaya menjadi Ketua Bersama (Co-Chair) koalisi internasional Group of Friends for Culture-Based Climate Action (GFCBCA) periode 2027–2028.
Penetapan tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong kebudayaan dan kearifan lokal sebagai bagian penting dari strategi menghadapi perubahan iklim global.
Kepercayaan itu diberikan secara bulat oleh 56 negara anggota dan 27 organisasi internasional dalam pertemuan tingkat menteri GFCBCA ke-4 yang berlangsung di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Selasa, 17 November 2026.
Fadli Zon yang mengikuti pertemuan secara virtual menyambut baik kepercayaan tersebut. Ia menegaskan Indonesia siap memperkuat kolaborasi internasional agar kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, tetapi juga menjadi sumber solusi dalam menghadapi krisis iklim.
“Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan seluruh negara anggota. Kami siap memperkuat kerja sama internasional, mendorong solusi nyata, dan menempatkan budaya sebagai bagian penting dari ketahanan iklim global,” ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 November 2026.
Melalui mandat tersebut, Indonesia akan bergabung bersama Brasil dan Persatuan Emirat Arab (PEA) dalam kepemimpinan GFCBCA. Indonesia juga menjalankan peran sebagai Wakil Ketua yang mewakili kawasan Asia-Pasifik. Sementara itu, Spanyol dan Afrika Selatan ditetapkan sebagai Wakil Ketua untuk kawasan Eropa dan Afrika.
Fadli menilai keterlibatan Indonesia dalam koalisi tersebut menjadi peluang untuk memperkenalkan kekayaan pengetahuan tradisional Nusantara yang selama ini terbukti berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi berbagai ancaman perubahan iklim yang dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat, ekosistem, hingga keberadaan situs warisan budaya.
Menurut Fadli, Indonesia memiliki beragam praktik kearifan lokal yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan adaptasi iklim. Di antaranya sistem irigasi Subak di Bali, hukum adat Sasi di Maluku, serta kelembagaan Panglima Laot di Aceh dalam menjaga kelestarian sumber daya laut.
Selain itu, terdapat sistem pangan berbasis hutan Tinungglu di Mentawai, lumbung padi Leuit di Jawa Barat, tata guna lahan masyarakat Baduy di Banten, hingga sistem pengendalian api tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan.
Fadli juga menyoroti tradisi lisan Smong di Simeulue, Aceh, yang menjadi pengetahuan turun-temurun mengenai tanda-tanda tsunami dan terbukti membantu masyarakat menyelamatkan diri saat bencana tsunami 2004.
“Berbagai tradisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki pengetahuan ekologis yang diwariskan lintas generasi. Pengetahuan tradisional bukan sekadar warisan budaya, melainkan sumber pembelajaran penting untuk memperkuat ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim,” jelasnya.
Dorong Pengakuan Pengetahuan Masyarakat Adat
Dalam forum internasional tersebut, Fadli turut menekankan pentingnya dekolonisasi pengetahuan. Menurutnya, sistem pengetahuan masyarakat adat dan komunitas lokal perlu memperoleh pengakuan yang setara dengan pendekatan ilmu pengetahuan modern.
Ia menilai pengetahuan tradisional selama ini kerap terpinggirkan, meskipun telah berkembang jauh sebelum terbentuknya berbagai institusi ilmu pengetahuan modern.

(Menteri Kebudayaan Fadli Zon. [Foto: TVRINews/HO-Kementerian Kebudayaan])
“Pengetahuan tradisional harus diakui sebagai sistem pengetahuan yang sah dan memiliki kedudukan setara sebagai fondasi ketahanan dan adaptasi iklim,” tegas Fadli.
Selain mendorong pengakuan terhadap pengetahuan lokal, pemerintah Indonesia juga memperkuat perlindungan warisan budaya dari dampak perubahan iklim.
Pada 2026, Kementerian Kebudayaan menjalankan program revitalisasi terhadap 240 situs cagar budaya di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketahanan situs budaya terhadap ancaman perubahan lingkungan.
Salah satu perhatian pemerintah adalah pelestarian Candi Borobudur yang menghadapi risiko pelapukan batu akibat tingginya curah hujan dan salinisasi. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap lukisan gua prasejarah di Sulawesi yang rentan terdampak perubahan iklim.
Fadli berharap langkah pelestarian tersebut dapat menjadi contoh bagi negara lain, khususnya dalam mengembangkan strategi adaptasi perubahan iklim berbasis warisan budaya di kawasan tropis.
“Upaya pelestarian situs budaya harus menjadi bagian dari strategi adaptasi iklim. Kami berharap pengalaman Indonesia dapat menjadi model internasional dalam melindungi warisan budaya di wilayah tropis dan khatulistiwa,” ungkapnya.
Indonesia Dorong Budaya Masuk Kebijakan Iklim Global
Lebih lanjut, Fadli menyoroti masih terbatasnya integrasi aspek kebudayaan dalam kebijakan iklim nasional berbagai negara. Ia menyebut baru sekitar lima persen rencana iklim nasional negara-negara di dunia yang memasukkan situs warisan UNESCO.
Karena itu, Indonesia mendorong agar aspek kebudayaan masuk dalam Rencana Adaptasi Nasional atau National Adaptation Plans (NAPs). Langkah tersebut dinilai penting agar perlindungan warisan budaya dan pemberdayaan masyarakat adat menjadi bagian dari strategi menghadapi perubahan iklim.
“Saya mengajak seluruh negara anggota untuk mengintegrasikan budaya ke dalam Rencana Adaptasi Nasional, memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal, serta memperkuat kerja sama dan pembiayaan iklim. Indonesia siap berkontribusi dalam upaya kolektif ini,” pungkas Fadli.
GFCBCA sendiri merupakan koalisi internasional yang dibentuk atas inisiatif Brasil dan Persatuan Emirat Arab pada COP28 di Dubai pada 2023. Forum ini menjadi wadah kerja sama negara-negara dan organisasi internasional untuk memperkuat kontribusi kebudayaan dalam menghadapi perubahan iklim.
Melalui kepemimpinan periode 2027–2028, Indonesia diharapkan dapat memperluas diplomasi budaya sekaligus memperkuat posisi pengetahuan tradisional dan masyarakat adat sebagai bagian dari solusi menghadapi krisis iklim dunia.










