TVRINews, Jakarta
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, memastikan tidak ada izin usaha pertambangan yang diterbitkan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten.
Penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar kawasan tersebut sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dipastikan tidak berkaitan dengan pembukaan aktivitas tambang di kawasan konservasi.
Dwi menjelaskan, wilayah yang ditetapkan sebagai WUP hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Sementara kawasan taman nasional itu sendiri tidak masuk dalam wilayah pertambangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
“Tidak ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Penetapan WUP yang menjadi perhatian publik hanya mencakup sebagian wilayah perairan di sekitarnya, bukan kawasan taman nasional,” jelas Dwi Anggia dalam keterangan resmi, Rabu, 18 November 2026.
Ia menerangkan, penetapan WUP di sebagian perairan tersebut bukan keputusan baru. Prosesnya telah berlangsung sejak 2013 melalui usulan Pemerintah Provinsi Banten terkait penetapan wilayah pertambangan, termasuk kawasan perairan laut.
Usulan tersebut sempat dikecualikan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, Pemprov Banten kembali mengajukannya melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.
Selanjutnya, usulan tersebut diakomodasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Penetapan itu kemudian diperkuat melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 merupakan penetapan kembali sekaligus penyempurnaan sejumlah ketentuan berdasarkan usulan pemerintah daerah.
Dwi menambahkan, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
Namun, ia mengingatkan bahwa penetapan wilayah pertambangan tidak dapat disamakan dengan pemberian izin untuk melakukan eksploitasi sumber daya mineral.
“Status WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Penetapan tersebut bukan izin operasional dan tidak serta-merta memberikan persetujuan kepada pihak mana pun untuk melakukan penambangan,” ungkapnya.
Menurutnya, setiap penerbitan izin usaha pertambangan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Proses perizinan juga wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Dwi menegaskan, penetapan sebagian perairan sekitar TNUK sebagai WUP tidak mengubah status dan fungsi perlindungan kawasan konservasi tersebut.
“Penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi. Fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon tetap terjaga dan tidak berkurang akibat penetapan wilayah pertambangan di sebagian perairan sekitarnya,” tegasnya.
Kementerian ESDM menyatakan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara harus tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan lingkungan hidup dan kelestarian kawasan konservasi juga menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.










