TVRINews, Jakarta
Komisi III DPR RI memfinalisasi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana setelah menyelesaikan pembahasan substansi dan sejumlah ketentuan dalam rancangan regulasi tersebut.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mengatakan tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) telah menyelesaikan tugas dalam merumuskan hasil pembahasan yang tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.

"Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja," kata Soedeson di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Ia menjelaskan, dalam proses tersebut timus dan timsin turut melibatkan ahli bahasa serta legal drafter untuk memastikan kesesuaian tata bahasa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
Penyesuaian dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum terkait lainnya.
Selain itu, timus dan timsin telah menyelesaikan perbaikan redaksional, mulai dari penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, tanda baca, hingga konsistensi penomoran dan sistematika pasal.
Soedeson mengatakan proses sinkronisasi juga mencakup pemeriksaan keterkaitan antarpasal, pengacuan ketentuan, serta penyelarasan substansi agar tidak menimbulkan pertentangan maupun perbedaan penafsiran.
"Timus dan timsin telah melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan, serta sinkronisasi isi pasal agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran, atau ketidaksesuaian antara satu dengan pasal lainnya," jelasnya.
Dalam perkembangan pembahasan tersebut, nomenklatur RUU juga telah disepakati untuk diubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
"Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama," ucapnya.
Sesuai agenda, Komisi III DPR RI dijadwalkan menuntaskan tahapan pembahasan RUU tersebut pada Rabu. Selanjutnya, rancangan regulasi itu akan dibawa ke tahap pembahasan berikutnya, yakni Rapat Paripurna DPR RI, untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang.










