TVRINews, Antalya
Pemerintah Indonesia terus memperkuat pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan hutan. Kementerian Kehutanan menargetkan penetapan hutan adat seluas 1,4 juta hektare hingga 2029 sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hak kepada masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, dalam forum internasional yang membahas hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye, Senin, 16 November 2026.
Dalam forum yang digelar di Paviliun United Nations Development Programme (UNDP) tersebut, Catur memaparkan bahwa hingga Oktober 2026 pemerintah telah menetapkan 177 hutan adat dengan luas mencapai 376.280 hektare. Kawasan tersebut tersebar di 21 provinsi dan 46 kabupaten, serta memberikan manfaat kepada sekitar 93.859 kepala keluarga.
Menurut Catur, pengakuan hutan adat merupakan langkah penting untuk memastikan masyarakat hukum adat memiliki kepastian atas wilayah yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan dan sumber penghidupan mereka.
“Pengakuan hutan adat bukan sekadar tentang luas kawasan atau jumlah keputusan yang diterbitkan. Setiap penetapan merupakan pengakuan terhadap identitas, wilayah, kelembagaan, dan hak masyarakat hukum adat, sekaligus peran mereka dalam menjaga hutan dan keanekaragaman hayati,” kata Catur dalam keterangan rilis yang dikutip dari laman Kemenhut, Rabu, 18 November 2026.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah memperkuat mekanisme penetapan melalui Peta Jalan Hutan Adat Nasional 2025–2029. Selain itu, Kementerian Kehutanan membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat proses penetapan hutan adat serta meningkatkan kapasitas verifikasi.
Catur mengakui, percepatan pengakuan hutan adat tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Dukungan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, masyarakat adat, hingga mitra pembangunan diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan, terutama terkait data, verifikasi wilayah, dan konflik tenurial.
Ia menilai keterlibatan masyarakat adat harus menjadi bagian utama dalam setiap proses pengambilan keputusan, bukan sekadar sebagai penerima manfaat kebijakan.
“Komitmen politik hanya akan bermakna apabila diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang terkoordinasi. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa percepatan pengakuan hutan adat membutuhkan kebijakan yang jelas, kelembagaan yang kuat, proses yang inklusif, serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Dalam upaya mencapai target hingga 2030, Kementerian Kehutanan menyiapkan lima prioritas. Langkah tersebut meliputi percepatan kepastian hak tenurial, penguatan pembiayaan kolaboratif, peningkatan koordinasi data dan verifikasi partisipatif, penguatan tata kelola hutan, serta penerapan mekanisme pelaksanaan yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah juga mendorong agar masyarakat adat memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih kuat setelah wilayahnya ditetapkan sebagai hutan adat. Dengan demikian, pengakuan hak dapat diikuti pengembangan ekonomi berkelanjutan tanpa mengabaikan perlindungan hutan.
Persoalan pengakuan hak masyarakat adat juga menjadi perhatian dalam agenda internasional. Melalui forum COP31, Indonesia bertukar pengalaman dengan sejumlah negara berhutan tropis, termasuk Peru, Ekuador, Kamboja, dan Filipina.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Intergovernmental Land Tenure Commitment (ILTC), yang diluncurkan pada COP30 di Belém, Brasil, pada 2025.
Komitmen internasional tersebut menargetkan penguatan hak tenurial dan tata kelola hutan masyarakat adat serta komunitas lokal pada 160 juta hektare kawasan di negara-negara berhutan tropis hingga 2030.
Catur mengatakan Indonesia akan terus memperluas kemitraan internasional melalui Sekretariat Nasional Hutan Adat dan jejaring kerja sama dengan negara-negara mitra.
Ia menegaskan, masyarakat adat memiliki kontribusi besar dalam menjaga ekosistem hutan dan menghadapi dampak perubahan iklim. Karena itu, penguatan hak masyarakat adat harus berjalan beriringan dengan upaya perlindungan lingkungan.
“Masyarakat hukum adat bukan sekadar penerima manfaat. Mereka adalah pemegang hak, penjaga pengetahuan lokal, dan pelindung hutan. Peran mereka sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan ketahanan iklim,” pungkas Catur.
Pemerintah berharap percepatan penetapan hutan adat tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat peran komunitas lokal dalam menjaga hutan Indonesia untuk generasi mendatang.










