TVRINews, Jakarta
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI memperkuat konsolidasi jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat nasional. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kinerja pengelolaan zakat sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat.
Penguatan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS RI Tahun 2026 bertema “Memaksimalkan Dana Umat untuk Kesejahteraan Bangsa” yang berlangsung di Jakarta, 17–19 November 2026.
Wakil Ketua BAZNAS RI Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, keberhasilan UPZ tidak hanya ditentukan oleh jumlah unit yang terbentuk, tetapi juga keaktifan, konsistensi pengumpulan, akuntabilitas pengelolaan dana, serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
“UPZ harus menjadi simpul layanan zakat yang memudahkan muzaki, memperkuat kepercayaan, dan memperluas jangkauan BAZNAS,” ujar Zainut dilansir dari Laman resmi BAZNAS, Rabu, 18 November 2026.
Berdasarkan data BAZNAS, pengumpulan zakat melalui jaringan UPZ mencapai Rp384,90 miliar pada 2024. Angka tersebut meningkat menjadi Rp394,29 miliar pada 2025 atau tumbuh 2,44 persen.
Namun, kinerja pengumpulan pada Januari hingga September 2026 tercatat sebesar Rp286,55 miliar. Jumlah tersebut turun sekitar 3,12 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai Rp295,77 miliar.
Zainut menjelaskan, peningkatan kinerja UPZ membutuhkan komitmen pimpinan institusi, penguatan koordinasi, optimalisasi sistem pemotongan zakat melalui penggajian (payroll zakat), serta penerapan layanan digital yang terintegrasi dan transparan.
Selain itu, strategi pengumpulan perlu disusun berdasarkan data, antara lain melalui perluasan jumlah muzaki baru, mengaktifkan kembali muzaki yang tidak rutin membayar zakat, serta mempertahankan muzaki aktif.
“Komitmen tersebut harus tercermin dalam dukungan personel, perluasan edukasi zakat, dan fasilitasi pembayaran yang tetap memperhatikan ketentuan serta persetujuan muzaki,” jelasnya.
Menurut Zainut, penguatan jaringan UPZ juga menjadi bagian dari kontribusi BAZNAS dalam mendukung target nasional pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) sebesar Rp70 triliun pada 2027.
Target tersebut sejalan dengan kerangka Rencana Strategis BAZNAS 2026–2031. Untuk mendukung pencapaiannya, setiap UPZ diminta menetapkan target pengumpulan, meningkatkan jumlah muzaki aktif, serta menyelesaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
BAZNAS juga mendorong seluruh UPZ mempercepat penerapan payroll zakat, sosialisasi, dan penguatan kanal layanan dalam 90 hari ke depan. Pelaksanaannya akan disertai mekanisme pemantauan secara berkala menggunakan indikator kinerja yang seragam.
“Kita tidak boleh berhenti pada penandatanganan komitmen atau penyusunan rekomendasi. Sepulang dari forum ini, harus ada tindakan yang dapat dilihat, diukur, dan dievaluasi. Akuntabilitas dan dampak harus menjadi ukuran," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zainut turut mengapresiasi UPZ yang menerima penghargaan UPZ BAZNAS Awards 2026. Penghargaan itu diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jaringan UPZ untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus membagikan praktik pengelolaan zakat yang baik.
Rapat kerja tersebut diikuti 120 UPZ dari berbagai kementerian dan lembaga, BUMN, BUMD, serta instansi lainnya. Selama kegiatan, peserta membahas penguatan tata kelola, strategi pengumpulan, dan peningkatan kapasitas UPZ.
Rangkaian kegiatan juga mencakup penyusunan rekomendasi hasil rapat kerja yang kemudian ditutup dengan pemberian penghargaan UPZ BAZNAS Awards 2026.
Sejumlah pimpinan BAZNAS RI turut hadir, di antaranya Rizaludin Kurniawan, Idy Muzayyad, Neyla Saida Anwar, serta Sekretaris Utama BAZNAS RI Subhan Cholid.
Hadir pula Deputi I Bidang Pengumpulan M. Arifin Purwakananta, Deputi II Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Imdadun Rahmat, Kepala Satgasus BAZNAS RI TB. Sofiuddin, serta Direktur Pengumpulan Badan Negara BAZNAS RI Faisal Qosim.
Selain itu, kegiatan dihadiri Deputi Koordinasi Penguatan Karakter dan Jatidiri Bangsa Kemenko PMK Warsito, Koordinator Kebijakan Tata Kelola BUMN II Badan Pengaturan BUMN Herudi Kandau Nugroho, dan Sekretaris Badan BPKH Ahmad Zaky, bersama jajaran pimpinan UPZ dari berbagai instansi.










