TVRINews, Jakarta
Pemulihan aktivitas perlintasan batas negara dilakukan menyusul arahan Kepala BNPPDT setelah situasi keamanan kembali kondusif.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) memastikan layanan operasional di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, telah kembali berjalan normal mulai Senin, 16 November 2026.
Berdasarkan keterangan resmi BNPPDT pada Rabu, 18 November 2026, pemulihan layanan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Kepala BNPPDT, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, guna menjamin keberlangsungan pelayanan publik, stabilitas keamanan, serta kelancaran mobilitas masyarakat di perbatasan Indonesia–Malaysia.
Sebelumnya, aktivitas pelayanan di PLBN Aruk sempat dihentikan sementara akibat adanya kesalahpahaman yang melibatkan pelintas batas.
Merespons insiden tersebut, jajaran BNPPDT melibatkan Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian Belly Isnaeni serta Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara Siti Metrianda Akuan segera berkoordinasi dengan unsur terkait di lapangan untuk memulihkan situasi keamanan hingga kondisi kembali kondusif.
Apel Pemulihan Layanan dan Sinergi Lintas Instansi
Pengoperasian kembali layanan ditandai melalui pelaksanaan Apel Pengoperasian Kembali di Zona Inti PLBN Aruk yang dipimpin oleh Kepala PLBN Aruk, Viktorius Dunand. Apel diikuti oleh jajaran pegawai PLBN Aruk, unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security), Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas), serta personel TNI dan Polri.
Dalam arahannya, Viktorius mengapresiasi dedikasi seluruh unsur pengamanan dalam menjaga ketertiban kawasan perbatasan. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi yang solid antarlembaga, khususnya unsur CIQS, agar pemeriksaan dan aktivitas perlintasan berjalan tertib, aman, dan sesuai prosedur.

(Kepala PLBN Aruk, Viktorius Dunand saat memberikan arahan. [Foto: Humas BNPPDT])
Viktorius juga mengingatkan seluruh personel di lapangan untuk selalu mengedepankan etika, kesopanan, serta sikap humanis dan profesional saat melayani para pelintas batas, terutama warga lokal di kawasan perbatasan.
“Berikan pelayanan yang baik, komunikatif, dan tidak mempersulit masyarakat. Keberadaan PLBN Aruk harus memberikan manfaat serta kesan positif bagi masyarakat di kawasan perbatasan,” tegas Viktorius dalam keterangannya, dilansir dari laman resmi BNPP RI, Rabu, 18 November 2026.
Selain aspek pelayanan publik, ia turut menginstruksikan seluruh instansi yang menempatkan personelnya di PLBN Aruk agar menyerahkan surat tugas atau surat penempatan resmi kepada pihak pengelola PLBN.
Langkah ini ditujukan untuk mendukung tertib administrasi, pemutakhiran pendataan personel, serta mempertegas tanggung jawab koordinasi antarpelaksana pelayanan dan pengamanan di pintu gerbang perbatasan negara tersebut.










