TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Romo Muhammad Syafi'i meminta Kementerian Agama (Kemenag) menyederhanakan layanan digital melalui satu pintu terintegrasi agar masyarakat lebih mudah mengakses berbagai layanan tanpa harus berpindah-pindah aplikasi.
Ia menilai, masyarakat tidak seharusnya dibebani dengan banyaknya aplikasi maupun keharusan memahami struktur birokrasi Kemenag hanya untuk memperoleh pelayanan.
“Masyarakat tidak perlu memahami struktur birokrasi Kementerian Agama untuk mendapatkan layanan. Cukup melalui satu pintu, masyarakat harus bisa mengakses informasi, menyampaikan pertanyaan, berkonsultasi, dan mendapatkan kepastian tindak lanjut,” ujar Syafi'i dalam keterangan yang diterima tvrinews, Rabu, 18 November 2026.
Menurutnya, transformasi digital tidak cukup hanya dengan mengembangkan berbagai aplikasi. Pemanfaatan teknologi harus mampu menyederhanakan birokrasi, menyatukan data, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Ukuran keberhasilan transformasi digital bukan banyaknya aplikasi yang kita miliki, melainkan sejauh mana teknologi memudahkan birokrasi, menyatukan data, mempercepat pelayanan, dan menghadirkan negara lebih dekat kepada masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, Syafi'i meminta Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) mengambil peran strategis dalam membangun satu dashboard layanan masyarakat yang terhubung dengan seluruh unit eselon I Kemenag.
Integrasi tersebut diharapkan mencakup berbagai layanan, mulai dari pernikahan, Kantor Urusan Agama (KUA), zakat, wakaf, pesantren, pendidikan keagamaan, perizinan, hingga layanan keagamaan lainnya.
Ia juga mendorong optimalisasi Pusaka Super Apps sebagai pintu utama layanan publik Kemenag. Aplikasi tersebut diharapkan tidak hanya digunakan untuk keperluan absensi dan penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana pelayanan terpadu.
"Integrasikan layanan digital agar masyarakat dan aparatur tidak kebingungan dengan banyaknya kanal pelayanan. Utamakan manfaat dan kemudahan penggunaan," lanjutnya.
Akhiri Ego Sektoral dalam Pengelolaan Data
Selain integrasi layanan, Syafi'i menekankan pentingnya mengakhiri ego sektoral dalam pengelolaan data di lingkungan Kemenag. Perbedaan data antarunit kerja dinilai dapat menghambat proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan program.
“Akhiri ego sektoral dan perbedaan data antarunit kerja,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penguatan tata kelola data telah memiliki landasan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2026. Melalui kebijakan tersebut, pengelolaan data perlu dikoordinasikan dengan Pusdatin agar informasi resmi Kemenag dapat disajikan secara konsisten.
“Data harus menjadi dasar perencanaan program, penganggaran, pengambilan keputusan, dan evaluasi,” ucapnya.
Syafi'i juga meminta Pusdatin lebih aktif melakukan supervisi terhadap unit kerja untuk memastikan kesesuaian format, akurasi, dan kesiapan integrasi data. Menurutnya, Pusdatin memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi birokrasi Kemenag, bukan sekadar menjalankan fungsi pendukung administrasi.
“Pusdatin bukan sekadar unit pendukung administrasi, melainkan institusi strategis yang menentukan keberhasilan transformasi birokrasi Kementerian Agama,” tambahnya.
Ia meminta pembenahan tata kelola digital dilaksanakan dengan prioritas, penanggung jawab, indikator keberhasilan, dan batas waktu yang jelas. Evaluasi berkala juga diperlukan agar berbagai hambatan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.
“Pastikan setiap program menghasilkan perubahan nyata dan terukur,” imbuhnya.
Pusdatin Fokus pada Empat Prioritas Digitalisasi
Sementara itu, Kepala Pusdatin Kemenag Abdul Rouf menyampaikan bahwa pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pada 2026 difokuskan pada empat prioritas, yakni penyederhanaan aplikasi, Satu Data Kementerian Agama, penguatan infrastruktur jaringan, dan keamanan siber.
Dalam penyederhanaan aplikasi, Pusdatin telah melakukan sejumlah upaya integrasi layanan. Pengembangan juga diarahkan pada penguatan super app berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mempercepat pencarian informasi.
“Nah, ini sudah kita coba untuk bagaimana memperkuat super app itu berbasis AI,” ungkap Abdul Rouf.
Terkait Satu Data Kementerian Agama, Pusdatin terus mendorong implementasi PMA Nomor 7 Tahun 2026 sebagai landasan penguatan tata kelola data yang terintegrasi.
Sementara itu, penguatan infrastruktur masih menghadapi tantangan keterbatasan perangkat dan anggaran. Sebagian besar server yang digunakan Kemenag telah berusia lebih dari lima tahun sehingga membutuhkan perhatian dalam pengembangan infrastruktur ke depan.
Pada aspek keamanan, Pusdatin juga memperkuat kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengantisipasi ancaman serangan siber terhadap sistem digital Kemenag.
Melalui empat prioritas tersebut, Kemenag berupaya membangun ekosistem digital yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses masyarakat. Transformasi digital diharapkan tidak hanya menghasilkan pembaruan sistem, tetapi juga memberikan perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan publik.










