TVRINews, Jakarta
Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mematangkan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Penyelesaian SOTK tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir 2026 sebagai landasan operasional BRAN pada 2027.
Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dedi Prasetyo, menyampaikan apresiasi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy atas dukungan terhadap penguatan kelembagaan BRAN.
"Kami menyampaikan terima kasih dan hormat kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Profesor Rachmat Pambudy, atas dukungan dan perhatian yang diberikan terhadap penguatan BRAN,"kata Dedi dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu, 18 November 2026.
Pertemuan lanjutan tersebut menjadi bagian dari upaya mematangkan kelembagaan baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dedi, keberhasilan pelaksanaan reforma agraria membutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
"Sinergi ini sangat penting agar reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan penataan tanah, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses kesejahteraan bagi rakyat," jelasnya.
Ia menegaskan, reforma agraria tidak cukup hanya berorientasi pada penataan dan pemanfaatan tanah. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus mampu menyelesaikan konflik agraria, memulihkan hak masyarakat, serta memberikan kepastian hukum agar tanah dapat dimanfaatkan secara produktif.
"Penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada aspek administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum, memulihkan hak masyarakat, dan memastikan tanah dapat dimanfaatkan secara produktif," tegasnya.
Dedi menjelaskan, persoalan agraria saat ini semakin kompleks, mulai dari tumpang tindih penguasaan tanah, konflik hak, ketimpangan akses terhadap lahan, hingga kebutuhan tanah untuk pembangunan. Kondisi tersebut memerlukan kelembagaan permanen dengan kewenangan yang jelas dan struktur organisasi proporsional.
Selain itu, BRAN membutuhkan kemampuan koordinasi lintas sektor hingga tingkat daerah agar berbagai persoalan agraria dapat ditangani secara terintegrasi.
"Mandat reforma agraria sangat luas dan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang efektif, memiliki pembagian kewenangan yang jelas, dan mampu mengambil keputusan secara terukur. Dukungan Bappenas menjadi penguatan strategis agar BRAN dapat segera bekerja secara optimal," ucapnya.
Sejak dibentuk Presiden Prabowo Subianto, BRAN telah melakukan audiensi dengan lebih dari 15 kementerian/lembaga. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun sinergi sekaligus menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan reforma agraria.
Dedi juga menyebutkan, penguatan sistem data agraria nasional membutuhkan integrasi informasi dari sekitar 20 hingga 30 kementerian/lembaga terkait.
"Sementara itu, penguatan sistem data agraria nasional membutuhkan integrasi informasi dari sekitar 20 hingga 30 kementerian/lembaga terkait," imbuh Dedi.
Menurutnya, ketersediaan sistem data yang terintegrasi menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan penataan aset, penyelesaian konflik, dan pemberian akses ekonomi. Dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, pelaksanaan reforma agraria diharapkan lebih tepat sasaran.
Dedi menambahkan, penyelesaian SOTK BRAN ditargetkan sebelum akhir 2026. Dokumen tersebut nantinya menjadi acuan dalam penyusunan program kerja, anggaran, kebutuhan sumber daya manusia (SDM), serta kesiapan operasional lembaga pada 2027.
"SOTK ini landasan penyusunan program, anggaran, kebutuhan SDM, dan kesiapan operasional tahun 2027,"tambahnya.
Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa ketersediaan tanah dan kepastian hukum merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai program strategis nasional. Karena itu, penyelesaian konflik agraria perlu berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pembangunan.
"Keberhasilan reforma agraria tidak semata diukur dari luas tanah yang ditata atau diredistribusikan, tetapi dari berkurangnya konflik, pulihnya hak masyarakat, meningkatnya produktivitas, dan terbukanya kesempatan ekonomi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BRAN adalah manfaat nyata yang dirasakan rakyat," tuturnya.
Ia menambahkan, penyelenggaraan reforma agraria merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan sila kelima Pancasila mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.










