TVRINews, Jakarta
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meningkatkan pemantauan trajektori asap dan arah angin lintas negara guna mengantisipasi krisis polusi asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera. Langkah penanganan berbasis data BMKG dan kerja sama regional ini dijalankan bersamaan dengan pengerahan operasi pemadaman masif di lapangan.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH Rizal Irawan menyampaikan bahwa penanganan di level kawasan menjadi krusial untuk mencegah dampak krisis asap lintas batas (transboundary haze).
"Langkah kita juga menjangkau level kawasan. Hasil dari ministerial meeting dan technical working group terkait transboundary haze pollution di Bali pada bulan Juli lalu, bersama negara-negara tetangga, kita memantau arah angin dan trajektori asap untuk mencegah krisis transboundary haze atau polusi asap lintas batas secara ilmiah dan transparan berdasarkan peta BMKG," ujar Rizal Irawan dalam keterangannya pada Senin, 31 Agustus 2026.
Di tingkat domestik, KLH/BPLH terus mengintensifkan upaya pemadaman secara terpadu demi menekan sebaran titik api serta menangani penurunan kualitas udara yang dirasakan masyarakat di Kalimantan dan Sumatera.
Rizal menegaskan bahwa seluruh tim gabungan siaga penuh di berbagai titik rawan dengan mengoptimalkan berbagai armada udara dan personel darat.
"Sampai saat ini, beberapa saudara kita di wilayah Kalimantan dan Sumatera dalam kondisi menghadapi kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan kualitas udara. Operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk water-bombing dan modifikasi cuaca, sedangkan operasi darat didukung ribuan personel gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan," tambah Rizal.
Melalui sinergi pemadaman langsung di lapangan dan pemantauan lintas negara yang transparan, pemerintah berkomitmen menekan potensi krisis asap sedini mungkin untuk melindungi kesehatan publik serta meminimalkan dampak lingkungan.
