TVRINews, Jakarta
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperluas akses pendidikan bermutu melalui berbagai program, mulai dari Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) hingga pengembangan model pendidikan yang fleksibel bagi anak yang berisiko putus sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, SNT merupakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia yang ditujukan bagi anak-anak Indonesia dengan kemampuan dan bakat istimewa, baik di bidang akademik maupun olahraga, seni, serta bidang keunggulan lainnya.
Pada tahun pertama pelaksanaannya, sebanyak 17 SNT mulai dibuka di sejumlah provinsi dan kabupaten. Untuk sementara, kegiatan pembelajaran berlangsung di sekolah transit karena pembangunan sekolah permanen masih dalam proses. Sekolah tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas 10 hingga 20 hektare dan pembangunannya ditargetkan dimulai akhir tahun ini.
“Penyelenggaraan dan proses belajar mengajar sudah mulai berlangsung. Hari Senin kemarin saya membuka MPLS di SNT 7 di Parung, Bogor, yang diikuti oleh seluruh SNT di Indonesia,”ujar Mendikdasmen Mu’ti dalam keterangan tertulis, dikutip, Senin, 31 Agustus 2026.
Menurut Abdul Mu’ti, keberadaan SNT diharapkan dapat mengisi kebutuhan layanan pendidikan unggul yang belum sepenuhnya tersedia di sekolah standar. Selain itu, SNT diarahkan menjadi pusat rujukan peningkatan mutu pendidikan di daerah.
"Nanti ke depan sekolah ini akan menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain menyangkut mutu, sistem pembelajaran, dan lain-lain,” imbuhnya.
Kembangkan Pendidikan Fleksibel
Selain membangun sekolah unggulan, Kemendikdasmen juga mengembangkan berbagai skema pendidikan untuk memperluas kesempatan belajar, khususnya bagi anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara reguler.
Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan broad-based education yang mencakup pendidikan formal dan nonformal. Sejumlah model pendidikan fleksibel yang dikembangkan antara lain Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), program kesetaraan Paket A, B, dan C, Sekolah Satu Atap, Sekolah Terbuka, serta Community Learning Center.
Model tersebut diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih mudah dijangkau, fleksibel, dan terjangkau sehingga anak-anak yang berisiko putus sekolah tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.
Revitalisasi Sekolah Pascabencana
Kemendikdasmen juga terus menangani pembangunan kembali satuan pendidikan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Abdul Mu’ti menyampaikan, pembangunan sekolah di tiga provinsi tersebut saat ini telah mendekati penyelesaian. Pembangunan yang dimulai sejak Februari 2026 itu mencakup hampir 5.000 sekolah.
“Sekarang ini kalau di tiga provinsi yang terdampak bencana, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, sudah selesai hampir 100 persen. Kita sudah mulai pembangunan sejak Februari lalu, dan itu totalnya hampir 5.000,”jelasnya.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah sekolah yang belum dapat dibangun karena persoalan relokasi ke lokasi yang lebih aman. Pemerintah masih menghadapi kendala pengadaan lahan baru serta keberatan dari orang tua dan murid yang mempertimbangkan jarak lokasi sekolah baru dari permukiman.
Sebagai solusi sementara, pemerintah menyediakan sekolah darurat agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Total anggaran yang telah digunakan maupun disiapkan untuk penanganan tersebut mencapai lebih dari Rp2 triliun.
Kemendikdasmen juga telah mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang disetujui Kementerian Keuangan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), khususnya bagi sekolah yang hilang atau harus direlokasi akibat bencana.
Empat Infrastruktur Pendidikan
Abdul Mu’ti menegaskan, berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendikdasmen membangun fondasi pendidikan yang bermutu dan dapat diakses seluruh masyarakat.
“Pak Presiden menyampaikan ke saya tentang arti pentingnya pendidikan dasar ini. Karena sebagaimana kita membangun sebuah rumah, pendidikan dasar ini adalah fondasi untuk pendidikan yang selanjutnya. Karena itu kami berusaha untuk tahun pertama ini meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua,” tutur Mendikdasmen.
Untuk mewujudkan fondasi tersebut, Kemendikdasmen menetapkan empat infrastruktur utama dalam pembangunan pendidikan.
Pertama, infrastruktur fisik, melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan serta digitalisasi pembelajaran. Kedua, infrastruktur pedagogis, melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru serta penerapan pembelajaran mendalam (deep learning).
Ketiga, infrastruktur budaya dan karakter, yang diwujudkan melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Program Pagi Ceria, Pramuka, Budaya ASRI, dan pembatasan penggunaan gawai.
Keempat, infrastruktur hukum dan regulasi, yang mencakup pemberlakuan Tes Kemampuan Akademik (TKA), penyederhanaan aturan pengelolaan dana BOS, serta pelaksanaan upacara bendera yang dilengkapi dengan pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Kemendikdasmen menempatkan perluasan akses dan peningkatan mutu sebagai bagian dari fondasi pembangunan pendidikan dasar untuk seluruh anak Indonesia.
