TVRINews, Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menegaskan transformasi menuju pemerintahan digital menjadi salah satu prioritas pemerintah. Menurutnya, integrasi data antar lembaga diperlukan agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah tidak boleh lagi memiliki sistem layanan yang berjalan sendiri-sendiri. Ia menilai masyarakat tidak seharusnya diminta berulang kali mengisi data yang sama saat mengakses layanan publik maupun bantuan pemerintah.
"Pemerintahan digital mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin," kata Presiden Prabowo dalam keterangan yang diterima tvrinews, Senin, 20 Juli 2026.
Presiden mengungkapkan, berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional, program integrasi data bantuan sosial telah diterapkan di 43 kabupaten dan kota di 26 provinsi. Hingga saat ini, sekitar satu juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.
Menurut Presiden Prabowo, sebelum sistem tersebut diterapkan, masyarakat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan sosial. Kini, proses tersebut dapat dilakukan tanpa biaya.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya integrasi data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, hingga data penerima bantuan sosial dalam satu sistem yang dilengkapi perlindungan keamanan data yang kuat.
"Data sosial, data kependudukan, data pendidikan, data kesehatan, data pekerjaan, data perpajakan, data penerima bantuan harus terintegrasi dengan perlindungan keamanan yang kuat,"jelasnya.
Ia menegaskan, pembaruan data harus terus dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
"Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi,"tegas Presiden Prabowo.
Selain itu, Presiden menyebut pemerintah telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik di 313 kabupaten dan kota yang menyediakan hingga 150 jenis layanan dalam satu lokasi. Namun, menurutnya, transformasi pelayanan harus terus dilanjutkan agar seluruh layanan yang memungkinkan dapat diakses secara digital.
"Tidak perlu mengantre berjam-jam, tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia," tuturnya.
