TVRINews, Filipina
Diplomasi Indonesia Tekankan Stabilitas Maritim Asia Tenggara.
Masa depan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak lagi diukur dari seberapa banyak komitmen yang disepakati di atas kertas, melainkan dari efektivitas organisasi tersebut dalam menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan keamanan kawasan. Pandangan tersebut mengemuka dalam forum diplomasi regional tingkat tinggi pekan ini yang sedang berlangsung hari ini 21 hingga 24 Juli 2026 mendatang.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyampaikan pandangan strategis tersebut pada sesi pleno Pertemuan ke-59 Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting / AMM) yang diselenggarakan di Manila, Filipina.
Di hadapan para delegasi negara anggota, Indonesia menekankan bahwa relevansi organisasi kawasan ini menghadapi ujian penting di tengah ketidakpastian geopolitik global.
“ASEAN telah membuktikan kapasitasnya untuk bertumbuh sebagai sebuah institusi. Tantangan krusial saat ini adalah memastikan setiap komitmen dapat diterjemahkan menjadi realisasi yang dirasakan langsung oleh publik,” ujar Sugiono dalam forum tersebut, menggarisbawahi urgensi transformasi orientasi kerja sama regional.
Salah satu fokus utama diplomasi Indonesia dalam pertemuan ini berkaitan dengan tata kelola keamanan maritim, khususnya penyelesaian perundingan Code of Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan.
Indonesia mendesak agar kerangka kerja hukum yang mengikat dan substantif tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini, dengan tetap berpedoman pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).
(“Kawasan yang diatur berdasarkan hukum akan selalu lebih kuat daripada kawasan yang diatur berdasarkan kekuatan,” tegas Menlu Sugiono dalam Pertemuan Pleno AMM (Foto: Kemlu RI))
“Masyarakat di kawasan ini telah menantikan kepastian regulasi maritim selama lebih dari dua dekade. Penundaan lebih lanjut bukan merupakan pilihan. Stabilitas yang berpijak pada supremasi hukum internasional akan selalu lebih kokoh daripada tatanan yang hanya mengandalkan dominasi kekuatan,” tegas Sugiono.
Selain aspek stabilitas kawasan, penguatan perlindungan bagi warga negara di luar negeri turut menjadi agenda prioritas. Delegasi Indonesia menginisiasi pembentukan forum koordinasi khusus antarpejabat konsuler ASEAN guna meningkatkan respon cepat terhadap situasi darurat dan konflik internasional yang melibatkan warga kawasan.
Dalam kerangka kerja sama eksternal, dinamika rivalitas antarnegara besar menuntut ASEAN untuk lebih selektif dan berorientasi pada kemanfaatan strategis. Kemitraan dengan negara mitra wicara diarahkan secara khusus untuk memperkuat sektor ketahanan pangan, pasokan energi, mitigasi krisis, serta ketangguhan rantai pasok global.
Pada rangkaian sidang kali ini, para menteri luar negeri juga resmi menerima Turkiye sebagai Mitra Wicara baru ASEAN guna memperluas jaringan kerja sama pembangunan.
Menyongsong usia enam dekade ASEAN pada tahun 2027, penguatan kapasitas kelembagaan serta penyelarasan sumber daya dinilai mendesak agar selaras dengan Visi Komunitas ASEAN 2045.
Rangkaian sidang AMM dan pertemuan terkait yang berlangsung di Manila pada 20 hingga 24 Juli 2026 ini dipimpin oleh Filipina di bawah tema keketuaan “Navigating Our Future, Together”.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut turut menghasilkan pengesahan sejumlah dokumen penting, termasuk Joint Communiqué sebagai refleksi konsensus pandangan regional, pernyataan sikap terkait situasi di Timur Tengah, serta pedoman teknis aksesi dan kemitraan strategis eksternal.
