TVRINews – Jakarta
Bank Sentral Petakan Risiko Kenaikan Harga Kelompok Volatile Food hingga Awal 2027
Bank Indonesia mengimbau seluruh pihak untuk memperketat pengawasan terhadap rantai pasok bahan pangan nasional. guna memitigasi risiko lonjakan inflasi yang dipicu oleh fenomena iklim El Niño, yang diproyeksikan masih akan berlangsung hingga awal 2027.
Potensi kekeringan panjang tersebut dinilai berisiko mengganggu volume produksi serta kelancaran distribusi komoditas esensial. Sejumlah wilayah seperti Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua), Bali, Nusa Tenggara, hingga Sumatra menjadi area yang membutuhkan intervensi serta perhatian khusus.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menjelaskan bahwa meskipun laju inflasi nasional pada periode September 2026 masih berada dalam rentang target sasaran, pergerakan harga pada kelompok pangan bergejolak (volatile food) tetap menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.
"Secara nasional, inflasi pada September 2026 memang mengalami kenaikan, tetapi angkanya masih berada dalam koridor yang terkendali. Kendati demikian, kami mencatat adanya tekanan dari sektor volatile food yang mencapai 5,03 persen," ujar Ricky dalam keterangannya yang dikutip Kamis 22 Oktober 2026.
Data spasial bank sentral menunjukkan bahwa Sulampua dan Kalimantan menjadi dua wilayah dengan tekanan inflasi pangan tertinggi di tanah air. Tingkat inflasi volatile food di kawasan Sulampua menembus angka 8 persen, disusul oleh Kalimantan yang mencatatkan angka 7,2 persen.
Kondisi cuaca ekstrem diperkirakan bakal membayangi kestabilan stok bahan pokok harian, utamanya beras, cabai merah, dan bawang merah. Untuk mengantisipasi kelangkaan barang di pasar, Otoritas Moneter mendorong percepatan fasilitasi distribusi pangan dari daerah yang mengalami surplus menuju wilayah yang mencatatkan defisit pasokan.
Guna memperkuat efisiensi logistik tersebut, Bank Indonesia juga telah mengoperasikan sistem dashboard pemantauan rantai pasok secara real-time. Platform digital ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah memetakan ketersediaan stok, mengidentifikasi ketimpangan pasokan antarwilayah, serta menentukan rute distribusi yang paling optimal.
Dalam jangka panjang, strategi penanganan inflasi akan difokuskan pada penguatan ekosistem hulu hingga hilir, perbaikan sarana irigasi pertanian, serta modernisasi penggunaan bibit tanaman yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Sinergi lintas lembaga antara bank sentral, pemerintah daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dipastikan bakal terus ditingkatkan demi menjaga keterjangkauan harga dan kestabilan pasokan di tengah ketidakpastian kondisi iklim global.
"Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan TPID berkomitmen penuh untuk terus menjaga stabilitas harga pangan nasional," tegas Ricky.
