TVRINews, Jakarta
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan arah pembangunan nasional yang dijalankan pemerintah sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal itu disampaikannya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Menurut Presiden Prabowo, berbagai program prioritas pemerintah berlandaskan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34, yang menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat, pengentasan kemiskinan, hingga penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.
"Kita percaya kepada hal-hal yang asasi, yang basic. Basic menurut pakar-pakar dunia. Basic menurut PBB: Sustainable Development Goal, saudara-saudara," ujar Presiden Prabowo, Senin, 20 Juli 2026.
Kemudian Presiden Prabowo menjelaskan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan sejumlah sasaran utama SDGs yang kini menjadi bagian dari fokus pembangunan Indonesia. Target tersebut dimulai dari penghapusan kemiskinan (No Poverty), penghapusan kelaparan (Zero Hunger), peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, akses air bersih, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri dan inovasi, hingga pengurangan kesenjangan.
"Saudara-saudara ini yang sedang kita kerjakan. Ini yang sedang kita kerjakan," ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan maupun kelaparan. Ia juga meminta jajaran pemerintah mempelajari praktik terbaik dari sejumlah negara yang dinilai berhasil mengatasi persoalan tersebut.
"Saya minta belajar, kita belajar dari negara-negara lain. Jangan malu belajar. Kirim tim ke India, kirim tim ke Brazil, kirim tim ke Tiongkok, kirim tim ke Vietnam. Belajar bagaimana mereka hilangkan kelaparan. Tidak boleh anggota G20 Indonesia ada rakyat yang lapar," tegasnya.
Presiden Prabowo juga menilai berbagai capaian pemerintah, seperti swasembada delapan komoditas pangan, peningkatan cadangan beras nasional, penguatan sektor energi melalui biodiesel B50, hingga berbagai program perlindungan sosial merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo mengingatkan pembangunan harus dibarengi dengan penegakan hukum terhadap berbagai praktik ilegal yang merugikan negara, seperti pertambangan ilegal, pembalakan liar, penyelundupan, under-invoicing, dan transfer pricing. Menurutnya, praktik-praktik tersebut bertentangan dengan upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Maka dari itu, Presiden Prabowo pun optimistis pemerintah berada di jalur yang tepat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat sekaligus selaras dengan komitmen pembangunan berkelanjutan dunia.
