TVRINews – Jakarta
Pengawasan Dini Hari Demi Kualitas Program Gizi Nasional.
Badan Gizi Nasional secara terbuka meminta jajaran pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pengawasan langsung terhadap fasilitas pelayanan gizi di wilayah masing-masing, guna memastikan standar operasional dan mutu penyelenggaraan program berjalan sesuai harapan tanpa celah.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengemukakan bahwa keterlibatan aktif kepala daerah beserta unsur pimpinan di tingkat lokal merupakan elemen esensial dalam menjaga integritas pelayanan. Pihaknya bahkan mempersilakan para pejabat daerah untuk melakukan peninjauan mendadak pada waktu-waktu yang tidak biasa, seperti menjelang pagi hari.
(Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono (tengah) pada Peresmian SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur, Jumat, 2 Oktober 2026. [Foto: Biro Hukum dan Humas])
"Kami memohon kepada kepala daerah, bupati, gubernur, serta seluruh Forkopimda agar fasilitas dapur di daerahnya diinspeksi secara berkala. Jika diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan pukul dua atau tiga pagi," ujar Sudaryono ketika mengunjungi fasilitas pelayanan gizi di kawasan Indonesia Timur Jumat 2 Oktober 2026.
Ia menjelaskan bahwa peninjauan lapangan tersebut tidak terbatas pada pengecekan infrastruktur fisik semata. Aspek kebersihan, tingkat kedisiplinan staf, hingga penyerapan aspirasi dari pihak sekolah penerima manfaat turut menjadi fokus utama evaluasi guna menjamin kelayakan distribusi makanan.
Guna mempermudah proses pemantauan tersebut, instansinya telah merancang instrumen evaluasi berupa daftar periksa baku. Dokumen ini nantinya wajib diisi oleh tim pengawas daerah dan diserahkan kembali kepada pusat sebagai bahan masukan strategis serta perbaikan kebijakan berkelanjutan.
"Instrumen pemeriksaan sudah kami sediakan. Segala kelengkapan maupun kekurangan operasional dapat dicatat dan dilaporkan sebagai bentuk umpan balik kepada kami," tambahnya.
Melalui sinergi lintas sektoral ini, pemerintah pusat berharap pengawasan program strategis dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Keterlibatan aktif unsur daerah dipandang sebagai wujud komitmen bersama dalam mengawal kualitas gizi masyarakat secara komprehensif.
