TVRINews, Jakarta
Naskah urgensi pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BP-GMN) diserahkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Penyerahan dilakukan dalam Workshop Pembentukan BP-GMN di Kantor Kementerian Kehutanan. Naskah tersebut merupakan hasil pembahasan yang melibatkan akademisi, peneliti, pakar, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil.
Dokumen itu diharapkan menjadi salah satu bahan dalam merumuskan kelembagaan pengelolaan gambut dan mangrove nasional yang lebih efektif serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengapresiasi keterlibatan kalangan akademisi dan peneliti dalam proses tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghadirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan untuk menjawab persoalan di lapangan.
“Pendekatan yang diarahkan oleh Bapak Presiden, yaitu memanfaatkan para pakar, para akademisi, para peneliti, itu adalah sebuah terobosan, sebuah langkah yang sangat baik,” ujar Brian dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com pada Sabtu, 3 Oktober 2026.
Brian berharap pengalaman di lapangan dan hasil penelitian yang telah dikembangkan berbagai pihak dapat menjadi bagian dari rumusan BP-GMN.
“Jadi, kita berharap best practices dan pengalaman serta hasil riset ini betul-betul sudah dimasukkan di dalam formulasi-formulasi yang tadi sudah diserahkan kepada kami berdua,” katanya.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa masukan dari berbagai pihak diperlukan agar proses perumusan BP-GMN berlangsung secara partisipatif.
Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui tahapan administratif, termasuk rencana pengajuan izin prakarsa kepada Presiden sebagai bagian dari proses penyusunan Peraturan Presiden (Perpres).
Penguatan pengelolaan gambut dan mangrove tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga membutuhkan dukungan riset, teknologi, serta pemberdayaan masyarakat.
Brian mengatakan, pelestarian gambut perlu berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan lahan secara produktif dan berkelanjutan dinilai dapat menjadi bagian dari upaya mencegah kebakaran sekaligus menciptakan sumber ekonomi baru.
“Kita berharap upaya pelestarian nantinya juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan. Di satu sisi kita mencegah terjadinya kebakaran, terjadinya bencana, di sisi lain kita berharap munculnya sumber-sumber ekonomi baru pada masyarakat yang menjaga dan mengelola lahan-lahan gambut tersebut,” ujar Brian.
Kemdiktisaintek juga mendorong perguruan tinggi berkontribusi melalui penelitian, inovasi teknologi, kepakaran dosen dan peneliti, serta pengabdian kepada masyarakat.
Salah satu gagasan yang disampaikan ialah pelaksanaan KKN Tematik mengenai perlindungan dan pengelolaan lahan gambut di enam provinsi. Melalui program tersebut, mahasiswa dapat terlibat bersama perguruan tinggi, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam kegiatan di lapangan.
Namun, rencana tersebut masih memerlukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.
Selain melalui KKN, kata Brian perguruan tinggi dapat berkontribusi dengan mengembangkan hasil penelitian, teknologi, serta rekomendasi berbasis bukti untuk mendukung kebijakan pengelolaan gambut dan mangrove.
