TVRINews, Jakarta
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut Kalimantan.
Menurut Sultan, karhutla di lahan gambut merupakan persoalan yang terus berulang hampir setiap tahun. Karena itu, penanganannya dinilai tidak cukup hanya mengandalkan upaya pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi.
Sultan meminta pemerintah mengoptimalkan peran Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk mempercepat pemulihan ekosistem sekaligus menekan risiko kebakaran berulang.
“Kami melihat persoalan karhutla gambut ini terus berulang. Pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan dan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia agar dampaknya terhadap masyarakat bisa ditekan,” ujar Sultan dalam keterangan resminya, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah pusat dan daerah yang saat ini terus melakukan penanganan di sejumlah wilayah terdampak karhutla.
Sultan menilai dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Asap yang ditimbulkan juga mengancam kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan dampak langsung dari buruknya kualitas udara.
“Kabut asap bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan udara yang sehat. Kami menerima laporan adanya peningkatan gangguan pernapasan di sejumlah daerah,” kata Sultan.
Ia menilai gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla perlu ditangani secara serius karena dapat memberikan dampak dalam jangka panjang, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu.
“Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat yang paling rentan akan menjadi kelompok pertama yang terdampak. Karena itu, penanganan karhutla harus sekaligus memperhitungkan aspek kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Sultan mendorong BRG bersama pemerintah pusat dan daerah segera menyusun agenda nasional untuk mempercepat restorasi ekosistem gambut.
Menurutnya, pemulihan kawasan gambut harus dilakukan secara konsisten dan tidak berhenti setelah api berhasil dipadamkan.
“BRG perlu mendapatkan penguatan agar mampu menjalankan agenda restorasi gambut secara lebih intensif. Ini harus menjadi pekerjaan bersama dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Sultan.
Ia juga melihat kawasan gambut memiliki potensi ekonomi apabila dikelola secara tepat tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya.
Sultan mendorong pemanfaatan ekosistem gambut secara berkelanjutan, termasuk untuk pengembangan sumber energi maupun kegiatan pertanian dan perikanan budidaya yang sesuai dengan karakteristik lahan.
“Kita tidak ingin gambut hanya dilihat sebagai kawasan yang rawan terbakar. Jika dikelola dengan pendekatan yang tepat, ekosistem gambut juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus tetap dijaga kelestariannya,” jelasnya.
Karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Data yang disampaikan menunjukkan terdapat sekitar 3.759 titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat.
Kabupaten Ketapang menjadi salah satu wilayah dengan sebaran hotspot paling tinggi.
Di Kalimantan Tengah, kondisi kualitas udara juga menjadi perhatian. Udara di Kota Palangka Raya sempat masuk kategori sangat tidak sehat.
Konsentrasi partikel halus atau PM2.5 dilaporkan mencapai 290,2 mikrogram per meter kubik pada Jumat, 21 Agustus 2026 pagi.
Pada periode yang sama, tercatat 132 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Sultan meminta pemerintah tidak mengendurkan upaya penanganan selama karhutla masih berlangsung.
“Yang paling penting saat ini adalah keselamatan masyarakat. Pemadaman harus terus dilakukan, tetapi setelah itu pemerintah harus memastikan kawasan gambut dipulihkan dan dikelola dengan cara yang mencegah kebakaran kembali terjadi,” pungkasnya.
