TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Menurutnya, pemulihan harus mampu mengembalikan kehidupan masyarakat agar dapat kembali bekerja, berusaha, dan memperoleh penghidupan yang layak.
Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat menghadiri Rapat Terbatas Menteri (RTM) Tim Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berlangsung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.
"Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga harus memastikan masyarakat dapat kembali berusaha, bekerja, dan memperoleh penghidupan yang layak. Pemulihan ekonomi rakyat harus berjalan seiring dengan pembangunan fisik," tegas Muhaimin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 19 Juni 2026.
Dalam rapat tersebut, pemerintah mengevaluasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana. Sejumlah capaian positif telah dicatat, di antaranya pulihnya pasokan bahan bakar minyak (BBM), LPG, jaringan listrik, serta layanan internet. Dukungan internet berbasis Starlink juga membantu menjaga konektivitas di sejumlah wilayah yang sebelumnya terisolasi.
Muhaimin memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pemulihan ekonomi masyarakat sebagai fondasi penting dalam proses pemulihan. Ia menyebut sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai menunjukkan perkembangan yang baik. Berbagai warung, kedai, restoran, dan kafe yang terdampak kini telah kembali beroperasi dan melayani masyarakat.
Selain pemulihan ekonomi, pemerintah juga mencatat kemajuan dalam penanganan sektor perumahan. Lebih dari 170 ribu rumah terdampak telah menerima berbagai bentuk bantuan, mulai dari bantuan perbaikan rumah, bantuan perabotan, stimulan ekonomi, jaminan hidup, hingga dana tunggu hunian. Pembangunan hunian sementara pun hampir seluruhnya rampung, sehingga seluruh penyintas telah keluar dari tenda pengungsian.
Meski demikian, Muhaimin mengingatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama. Pemulihan sektor pertanian dan perikanan menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan sumber penghidupan masyarakat terdampak.
Pemerintah juga terus mempercepat penyediaan sarana air bersih dan sanitasi melalui pembangunan MCK dan sumur bor dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, serta Satgas. Di sisi lain, percepatan normalisasi sungai dan muara menjadi agenda penting mengingat masih banyak aliran sungai yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh, Presiden telah menetapkan pelaksanaan program melalui Direktif Presiden dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, perumahan, fasilitas umum, ekonomi masyarakat, serta berbagai sektor strategis lainnya.
Melalui sinergi lintas sektor, Muhaimin berharap seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu mempercepat kebangkitan daerah terdampak menuju kondisi yang lebih tangguh, mandiri, dan berdaya.
