TVRINews, Pelalawan
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau di Provinsi Riau. Upaya tersebut dipimpin langsung Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, melalui penguatan kolaborasi lintas sektor di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Kampar–Sungai Gaung, Kabupaten Pelalawan.
Langkah ini difokuskan pada pengelolaan tata air gambut melalui pembangunan sekat kanal, pemulihan kawasan penyangga (buffer zone), serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai upaya jangka panjang mencegah terjadinya karhutla.
Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu wilayah prioritas pengendalian karhutla nasional karena memiliki hamparan lahan gambut yang luas. Dalam kunjungannya ke Pulau Mendol dan Desa Pulau Muda, Menteri Jumhur menggalang sinergi bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, kepolisian, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kondisi gambut tetap basah selama musim kemarau.
Menurut data pemerintah, Indonesia memiliki sekitar 13,36 juta hektare lahan gambut, dengan sekitar 3,31 juta hektare di antaranya telah mengalami kerusakan dan membutuhkan upaya pemulihan. Karena itu, pengelolaan tata air dinilai menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko kebakaran.
"Kedatangan saya ke sini bersama BNPB dan Kementerian Kehutanan, dengan Pak Bupati tentunya, dengan Pak Kapolda, itu adalah untuk menunjukkan bahwa gerakan bersama untuk menggenangi air seperti yang kita lakukan di sini adalah membangun sekat-sekat kanal, membuat semacam bendungan dengan membatasi debit air sehingga airnya bisa melimpah ke sekitar di sini. Itu adalah bagian daripada upaya untuk memitigasi agar bencana kebakaran lahan itu bisa dikurangi,"kata Menteri Jumhur dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juni 2026.
Selain pembangunan sekat kanal, KLH/BPLH juga menerapkan pemantauan muka air tanah secara real-time dan sistem water sharing untuk menjaga kelembapan gambut selama puncak musim kemarau.
Kementerian mencatat kebutuhan sekat kanal di tujuh provinsi rawan karhutla mencapai 538.568 unit. Namun, hingga saat ini baru tersedia sekitar 45.430 unit yang digunakan untuk mengelola lebih dari 269 ribu kilometer jaringan kanal.
Untuk mempercepat perlindungan kawasan gambut, KLH/BPLH juga memperkuat Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) yang mengedepankan pendekatan 3R, yakni rewetting (pembasahan kembali), revegetasi, dan revitalisasi ekonomi masyarakat. Program tersebut saat ini dijalankan di 2.354 desa.
Dukungan terhadap upaya pemerintah juga datang dari sektor swasta. Direktur APP Group, Suhendra Wiriadinata, menyatakan komitmen perusahaan untuk mendukung berbagai langkah pencegahan karhutla di lapangan.
"Kami sependapat dengan arahan Bapak Menteri bahwa upaya pencegahan merupakan kunci utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat. Kami berkomitmen mendukung berbagai kebutuhan yang diperlukan agar kolaborasi ini berjalan baik, mulai dari pembangunan sekat kanal, penyediaan peralatan, hingga dukungan bagi masyarakat di sekitar kawasan,"ungkap Suhendra.
Komitmen serupa juga disampaikan oleh masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Api (MPA) Teluk Meranti. Mereka mengaku terus melakukan patroli rutin untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.
Perwakilan MPA Teluk Meranti, Marlizar, mengatakan masyarakat siap mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan dunia usaha dalam mencegah karhutla.
"Ya, kami siap mendukung apa pun dari pemerintah maupun pihak perusahaan yang bisa untuk mengatasi kebakaran ini. Untuk mengatasinya, kami setiap hari melakukan patroli bersama masyarakat. Semoga dengan kedatangan Pak Menteri ke sini semakin banyak sekat kanal yang dibangun karena sangat penting untuk mencegah kebakaran,"ujar Marlizar.
Menteri Jumhur menegaskan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku usaha hingga masyarakat. Menurutnya, kolaborasi dan kesadaran bersama menjadi kunci untuk menjaga ekosistem gambut tetap basah serta meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang.
