TVRINews, Jakarta
Pemerintah memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya risiko karhutla akibat potensi fenomena El Nino 2026–2027.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa karhutla merupakan persoalan multidimensi yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional, kesehatan masyarakat, lingkungan, hingga hubungan diplomatik dengan negara tetangga akibat pencemaran asap lintas batas.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla Tahun 2026 bertajuk Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027 di Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.
"Pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat," ujar Djamari dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 19 Juni 2026.
Menurutnya, ancaman karhutla masih menjadi tantangan serius, terutama saat Indonesia memasuki musim kemarau yang diperkirakan dipengaruhi El Nino. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, menurunkan curah hujan, meningkatkan jumlah titik panas (hotspot), serta memperbesar risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Sebagai langkah antisipatif, pemerintah mereaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 yang akan menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi secara terpadu dari tingkat pusat hingga daerah.
"Pendekatan yang digunakan bukan lagi pendekatan sektoral, melainkan pendekatan kolaboratif nasional yang menempatkan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan kepentingan negara sebagai prioritas utama," ucapnya.
Lebih lanjut, Djamari juga memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi prioritas rawan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ia meminta seluruh kepala daerah, unsur TNI-Polri, BPBD, serta pemangku kepentingan terkait meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini.
"Kesiapsiagaan harus ditingkatkan mulai saat ini melalui optimalisasi posko siaga, patroli terpadu, penguatan sistem deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat," tegasnya.
Menko Polkam menambahkan, Presiden memberikan perhatian besar terhadap upaya pengendalian karhutla. Karena itu, seluruh pihak diminta tidak menunggu hingga kebakaran terjadi untuk bertindak.
Dalam Rakorsus tersebut, pemerintah menetapkan tiga fokus nasional pengendalian karhutla tahun 2026, yaitu mencegah terjadinya karhutla berskala besar, mencegah bencana asap lintas wilayah maupun lintas negara, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyebut keberhasilan menekan luas karhutla selama ini merupakan hasil kerja bersama lintas sektor. Menurutnya, kesiapsiagaan harus menjadi budaya kerja permanen, bukan sekadar respons saat bencana terjadi.
Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi intensitas El Nino akan terus menguat mulai Juli hingga September 2026 dan mencapai puncaknya pada Oktober 2026. Karena itu, penguatan langkah mitigasi perlu dilakukan sejak dini.
BMKG mencatat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk pembasahan lahan dan pencegahan karhutla telah dilaksanakan selama 141 hari dengan total 225 sortie penerbangan di berbagai wilayah prioritas.
Melalui penguatan koordinasi nasional dan kesiapsiagaan seluruh pihak, pemerintah berharap ancaman karhutla pada musim kemarau tahun ini dapat dicegah sedini mungkin sehingga tidak berkembang menjadi bencana yang berdampak luas bagi masyarakat dan negara.
