TVRINews, Jakarta
Program strategis ini dirancang untuk mengidentifikasi serta menghimpun kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil secara komprehensif.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) tengah merumuskan dan mempersiapkan program strategis bertajuk “Bangun Beranda Negeri”. Program ini dirancang untuk mengidentifikasi serta menghimpun secara komprehensif berbagai kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan dan daerah terpencil sebagai landasan utama dalam menentukan prioritas pembangunan.
Langkah tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BNPPDT, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, saat memberikan pengarahan secara daring bersama para Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dari Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, pada Senin, 2 November 2026.
Maruli menjelaskan bahwa cakupan utama dari program Bangun Beranda Negeri difokuskan pada pemenuhan infrastruktur dasar yang esensial bagi masyarakat, seperti pembangunan jembatan, penyediaan akses air bersih, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya.
(Kepala BNPPDT, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. [Foto: Humas BNPP RI])
“Tadi kami diskusi bahwa nanti BNPPDT ini punya program Bangun Beranda Negeri. Jadi, didata di daerah-daerah itu perlu jembatan berapa, perlu air bersih berapa, perlu apa kira-kira fasilitas lain yang bisa kita kerjakan bersama,” ujar Maruli dalam keterangan resminya, Senin, 2 November 2026.
Selain mematangkan program jangka panjang tersebut, Maruli juga menginstruksikan jajarannya untuk segera menindaklanjuti berbagai kendala fasilitas di lapangan yang tidak memerlukan penanganan kompleks, agar eksekusinya dapat direalisasikan mulai tahun depan.
"Banyak hal tadi yang saya kira bisa segera kita selesaikan. Permasalahan-permasalahan yang saya kira tidak terlalu rumit, ya. Masalah fasilitas-fasilitas dan lain sebagainya, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa segera eksekusi," kata Maruli.
Perhatian pada Pengelolaan Sampah dan Ketersediaan Listrik
Di samping infrastruktur fisik, isu krusial terkait pengelolaan sampah dan ketersediaan pasokan listrik turut menjadi sorotan utama lembaga. Maruli mengungkapkan bahwa pihak BNPPDT tengah mematangkan aspek legalitas penggunaan insinerator sebagai salah satu solusi alternatif penanganan sampah di kawasan perbatasan.
Kebijakan-kebijakan taktis ini sejalan dengan dinamika kelembagaan pasca perubahan nomenklatur BNPP menjadi BNPPDT, yang membawa konsekuensi berupa perluasan cakupan tugas dan tanggung jawab.
Pengelolaan kawasan perbatasan kini tidak lagi terbatas pada operasional PLBN semata, melainkan diperluas mencakup pembangunan wilayah secara menyeluruh serta pengembangan daerah terpencil.
Penguatan Sinergi Lintas Sektor dan Koordinasi Kewilayahan
Seiring dengan bertambahnya cakupan mandat tersebut, Maruli menekankan pentingnya penguatan jejaring koordinasi antara BNPPDT dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Ia secara khusus menginstruksikan seluruh Kepala PLBN untuk proaktif menjalin koordinasi erat dengan Komandan Distrik Militer (Dandim) di wilayah masing-masing.
Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu mempercepat proses identifikasi persoalan riil di lapangan serta memastikan efektivitas eksekusi program pembangunan agar tepat sasaran.
Melalui kehadiran program Bangun Beranda Negeri, BNPPDT optimis dapat menghadirkan tata kelola pembangunan perbatasan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan, demi mendongkrak akses pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di garda terdepan Republik Indonesia.
