TVRINews, Padang
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) di Sumatera Barat (Sumbar) menyusun strategi pertumbuhan ekonomi yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Perencanaan tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Bima saat memberikan paparan dalam kegiatan Asistensi Pertumbuhan Ekonomi bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Senin, 2 November 2026.
Bima menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas penugasan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengunjungi sejumlah daerah untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih cermat dan berbasis data.
Menurut Bima, Indonesia memiliki cita-cita menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada 2045. Namun, visi tersebut harus diterjemahkan menjadi strategi dan langkah nyata, termasuk melalui peran kepala daerah dalam mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan serta potensi wilayah masing-masing.
“Masa depan itu mudah dimimpikan, tapi susah untuk direncanakan dan sangat tidak mudah untuk dilakukan. Jadi bagi para pemimpin, bukan hanya bisa memiliki mimpi atau vision, tapi strategi dan orkestrasi itu penting,” ujar Bima ddam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Senin, 2 November 2026.
Ia menilai bonus demografi menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan melalui perencanaan pembangunan yang tepat. Besarnya proporsi penduduk usia produktif perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta menjawab kebutuhan generasi muda.
Bima juga meminta arah pembangunan daerah diselaraskan dengan Asta Cita, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menjaga keseimbangan lingkungan.
Salah satu peluang yang perlu diperhatikan adalah pengembangan pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs yang semakin diminati generasi muda.
Sehingga, dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perlu mempertimbangkan perkembangan pasar kerja serta peluang ekonomi masa depan.
Lebih lanjut, Bima mengingatkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah. Investasi, konsumsi, produksi, dan ekspor juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam menyusun kebijakan pembangunan.
“Government spending ini hanya salah satu saja variabel dalam pertumbuhan ekonomi. Ada investasi, ada konsumsi, ada produksi, ada ekspor, dan lain-lain,” ucap Bima.
Ia mencontohkan hilirisasi sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas daerah.
Produk yang sebelumnya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dapat diolah lebih lanjut sehingga membuka peluang ekonomi, meningkatkan ekspor, dan memperbesar kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).
Bima mengajak para kepala daerah mengevaluasi keseriusan dalam merancang masa depan, ketepatan menyusun strategi, serta kedalaman perencanaan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat.
“Angka mampu menjelaskan apa yang berubah tapi tidak selalu mampu menjelaskan bagaimana perubahan itu dirasakan,” tutur Bima.
