TVRINews, Merauke
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta pemerintah daerah di Papua Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan tanah longsor di tengah upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Peningkatan peluang hujan dalam beberapa waktu ke depan perlu diantisipasi, terutama di wilayah yang sebelumnya terdampak kebakaran.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan BMKG mendukung penanganan karhutla yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
“Jadi di sini tugas BMKG adalah untuk mendukung tugas utama dari BNPB dalam melaksanakan penanggulangan bencana tingkat nasional melalui penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagai dasar pengambilan keputusan serta penentuan langkah mitigasi, ”ujar Faisal dalam keterangan yang diterima tvrinews, Selasa, 3 November 2026.
Ia menjelaskan, sejumlah wilayah di Indonesia mulai memasuki periode basah yang ditandai dengan meningkatnya potensi pertumbuhan awan hujan. Kondisi tersebut turut membantu menekan jumlah titik panas di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.
Namun, berkurangnya titik panas akibat hujan belum menjadi indikasi bahwa seluruh wilayah telah memasuki musim hujan. Karena itu, upaya pengawasan dan patroli karhutla tetap perlu dilakukan.
(Foto: BMKG)
“Periode basah satu minggu ini kita optimalkan OMC-nya. Setelah itu kita masuk lagi kering. Mungkin awan hujan tidak banyak terbentuk, sehingga kita harus menjaga, berpatroli, agar tidak kembali muncul titik-titik api atau titik panas di daerah-daerah yang rawan terbakar,” jelasnya.
Untuk mendukung pencegahan karhutla, BMKG telah menyiapkan peta wilayah rawan kebakaran yang memuat informasi tingkat kerawanan hingga kabupaten dan kecamatan. Peta tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan lokasi patroli berdasarkan potensi kebakaran dalam periode satu minggu hingga satu bulan ke depan.
“Jadi tidak perlu seluruh area dari Papua Selatan ini dilakukan patroli, tetapi dapat dilakukannya di kecamatan-kecamatan yang telah dianalisis oleh BMKG,” ucapnya.
Faisal juga mengungkapkan, fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat masih memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia, terutama dengan mengurangi curah hujan di wilayah selatan khatulistiwa. Fenomena tersebut diperkirakan berlangsung hingga awal tahun depan sebelum berangsur menuju kondisi netral atau berpotensi La Niña.
Khusus wilayah Merauke dan sekitarnya, peluang hujan pada awal November masih relatif rendah. Potensi hujan diprakirakan meningkat secara bertahap pada pertengahan November dan semakin merata menjelang akhir November. Sementara itu, peningkatan curah hujan diperkirakan mulai terjadi pada Desember hingga Januari.
“Walaupun terjadi hujan dalam satu minggu, bukan berarti sudah masuk musim hujan. Kita perlu melihat perkembangan curah hujan dalam beberapa dasarian untuk menentukan awal musim hujan,” tambahnya.
BMKG juga menyediakan informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini dalam berbagai rentang waktu, mulai dari prakiraan jangka sangat pendek atau nowcasting untuk tiga hingga enam jam ke depan, prakiraan harian hingga tujuh hari, prakiraan dasarian atau sepuluh harian, hingga prakiraan bulanan.
Informasi tersebut tersedia hingga tingkat kecamatan dan dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi wilayah yang berpotensi terdampak bencana.
Faisal meminta pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memanfaatkan informasi tersebut untuk menyiapkan langkah mitigasi, terutama di kawasan rawan banjir dan tanah longsor. Beberapa langkah yang perlu dilakukan meliputi pendataan wilayah rawan bencana, perbaikan drainase, serta normalisasi sungai.
Selain itu, BMKG terus memantau sebaran titik panas dan pergerakan asap di Papua Selatan. Hasil pemantauan menunjukkan asap dari wilayah tersebut umumnya bergerak ke arah barat dan barat laut. Potensi karhutla masih perlu diwaspadai sepanjang November dan diperkirakan mulai berkurang pada awal Desember seiring meningkatnya peluang hujan.
(Foto: BMKG)
“Dengan kondisi yang masih perlu diwaspadai hingga November, kita harus tetap bersiap, berpatroli, dan memantau lingkungan agar tidak muncul kebakaran baru. Jangan sampai kita lengah ketika titik panas mulai berkurang,” tegas Faisal.
Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menjelaskan pelaksanaan OMC menjadi salah satu langkah untuk membantu penanganan karhutla di Papua Selatan. Operasi tersebut telah dilaksanakan sejak 22 Oktober dan direncanakan berlangsung hingga 5 November 2026.
Hingga kegiatan koordinasi berlangsung, OMC telah mencapai 13 sorti penerbangan menggunakan pesawat Cessna Caravan dengan total bahan semai sebanyak 13 ton.
Seto menjelaskan, penyemaian awan selama ini lebih banyak diarahkan ke wilayah utara dan barat Papua Selatan karena potensi pertumbuhan awan masih terkonsentrasi di kawasan tersebut. Hujan yang dihasilkan juga lebih banyak terjadi di kedua wilayah itu sehingga turut berkontribusi terhadap penurunan titik panas.
Meski demikian, titik panas masih ditemukan di wilayah selatan Papua Selatan. BMKG berharap peningkatan potensi pertumbuhan awan yang diprakirakan bergerak ke wilayah selatan dapat meningkatkan peluang hujan di sekitar Kabupaten Merauke.
Seto mengingatkan penurunan jumlah titik panas tidak boleh membuat pengawasan karhutla mengendur. Patroli dan pemantauan lingkungan tetap diperlukan karena musim hujan belum merata di seluruh wilayah Papua Selatan.
“Ketika titik panas mulai berkurang, pemantauan tetap harus dilakukan. Kita perlu menjaga agar kebakaran tidak kembali muncul selama masa peralihan menuju musim hujan,” ungkap Seto.
Di sisi lain, Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi, mengingatkan pemerintah daerah agar mulai mengantisipasi perubahan risiko bencana. Menurutnya, wilayah yang sebelumnya mengalami kebakaran hutan dan lahan memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap limpasan air ketika hujan turun karena kehilangan tutupan vegetasi.
Selain itu, sumber daya penanganan bencana saat ini masih banyak terkonsentrasi untuk menangani karhutla. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan personel dan peralatan agar dapat segera dialihkan apabila terjadi banjir maupun tanah longsor.
“BPBD di daerah juga sebaiknya mulai menginventarisasi kebutuhan peralatan penanganan banjir dan menyampaikannya kepada BNPB pusat. Dengan demikian, dukungan yang diperlukan dapat dipersiapkan lebih awal untuk mendukung upaya pencegahan maupun penanganan apabila bencana terjadi,” kata Kristomei.
Kristomei juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat, hingga sektor swasta dalam penanganan karhutla. Menurutnya, penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena dampaknya dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Melalui dukungan informasi cuaca BMKG, pelaksanaan OMC, serta koordinasi BNPB dan pemerintah daerah, upaya penanganan karhutla di Papua Selatan diharapkan berjalan optimal. Kesiapsiagaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor juga perlu ditingkatkan seiring perubahan kondisi cuaca dan meningkatnya peluang hujan.
