TVRINews, Timor Tengah Selatan
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyalurkan 4.000 paket bantuan pangan kepada masyarakat miskin yang masuk kelompok desil 1 dan 2 di 13 desa rentan rawan pangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyaluran bantuan yang berlangsung pada 2–4 November 2026 tersebut merupakan bagian dari Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2026.
Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2025, sebanyak 81 kabupaten/kota atau 15,76 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia masuk kategori rentan rawan pangan. NTT menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian karena memiliki 18 kabupaten/kota dalam kategori tersebut.
Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Aulia Sofyan, mengatakan wilayah NTT dan Papua menjadi prioritas penanganan kerawanan pangan. Kedua wilayah tersebut menghadapi tantangan geografis dan kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi ketersediaan serta akses masyarakat terhadap pangan.
Menurutnya, penanganan kerawanan pangan perlu dilakukan secara khusus melalui langkah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga memperkuat kesiapan daerah menghadapi potensi krisis pangan.
“Daerah rawan pangan yang selama ini kami survei paling banyak berada di Papua dan NTT. Karena itu, kita berupaya agar ada penanganan khusus dengan fokus pada wilayah NTT dan Papua,”kata Aulia dalam keterangan yang diterima tvrinews melalu rilis resmi, Selasa, 3 November 2026.

(Foto: Humas Bapanas)
Selain penyaluran bantuan, Aulia menilai penguatan cadangan pangan pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan. Hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kondisi darurat, meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran dan harus memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan.
“Keterbatasan anggaran menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam membagi alokasi belanja. Namun, minimal cadangan pangan harus menjadi perhatian dan prioritas,”lanjutnya.
Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjamin ketersediaan pangan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman krisis pangan.
Pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas, Rachmad Firdaus, menjelaskan Kabupaten TTS ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas berdasarkan hasil kajian kerawanan pangan pada Juli 2026.
Penentuan lokasi intervensi tersebut mempertimbangkan tingkat kerentanan wilayah dan kondisi masyarakat agar bantuan dapat disalurkan kepada kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.
Rachmad menyampaikan, pada hari pertama penyaluran, bantuan telah menjangkau enam desa di Kecamatan Kualin dengan sasaran 2.273 kepala keluarga (KK). Realisasi penyaluran mencapai 77,17 persen dari sasaran hari pertama atau sekitar 43,85 persen dari total 4.000 paket bantuan.
“Untuk penyaluran bantuan, pada hari pertama ini kami sudah menjangkau enam desa di Kecamatan Kualin dengan sasaran 2.273 kepala keluarga. Hingga saat ini, realisasinya mencapai 77,17 persen dari sasaran hari pertama atau sekitar 43,85 persen dari total 4.000 paket yang disiapkan. Penyaluran akan kami lanjutkan pada 3 hingga 4 November agar seluruh bantuan dapat tersampaikan kepada masyarakat penerima manfaat,”ungkap Rachmad.
Ia menambahkan, penanganan potensi krisis pangan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan kerja sama antardaerah juga diperlukan untuk meminimalkan dampak krisis terhadap masyarakat.
“Kita berkolaborasi, bermitra untuk mengantisipasi kejadian krisis pangan, dengan penguatan cadangan pangan pemerintah, kerja sama antardaerah, dan juga mendorong partisipasi berbagai pihak termasuk Bulog, BMKG, dan masyarakat untuk sama-sama mengatasi potensi terjadinya krisis pangan dan dampaknya,”tandasnya.
Adapun setiap paket bantuan yang disalurkan terdiri atas dua bungkus jagung bose dengan berat masing-masing 500 gram, 20 butir telur ayam ras, satu bungkus kacang hijau seberat 500 gram, satu liter minyak goreng kemasan, serta 10 saset susu bubuk.
Dengan total 4.000 paket, bantuan tersebut mencakup 4 ton jagung bose, 80.000 butir telur ayam ras, 2 ton kacang hijau, 4.000 liter minyak goreng, dan 40.000 saset susu bubuk.
Melalui kegiatan ini, Bapanas berharap bantuan pangan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah rentan sekaligus memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman krisis pangan.









