TVRINews, Jakarta
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mempertimbangkan informasi peringatan dini cuaca. Langkah tersebut penting untuk memastikan penyemaian awan dilakukan secara tepat sasaran tanpa meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan pemanfaatan informasi peringatan dini menjadi salah satu dasar dalam menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan OMC.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Penerapan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Percepatan Penanganan Karhutla di Sumatera dan Kalimantan Tahun 2026 bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 2 November 2026.
Faisal menjelaskan, BMKG telah menyediakan platform informasi peringatan dini melalui laman BMKG.go.id/peringatan-dini. Platform tersebut memuat informasi peringatan dini curah hujan, siklon tropis, gelombang tinggi, banjir pesisir (rob), kekeringan meteorologis, hingga tsunami. Penyajian informasi tersebut juga telah dikoordinasikan dengan BNPB agar lebih mudah dipahami dan dimanfaatkan pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Di sini formatnya lengkap. Di dalam laman ini terdapat Peringatan Dini Curah Hujan, Siklon Tropis, Gelombang Tinggi, dan sebagainya. Kami sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan BNPB agar mudah dipahami masyarakat terkait posisinya, termasuk informasi mengenai kekeringan meteorologis secara keseluruhan,”ujar Faisal dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 3 November 2026.
Ia menambahkan, informasi peringatan dini curah hujan disajikan dalam empat rentang waktu, yakni nowcasting atau prakiraan jangka sangat pendek, prakiraan harian, dasarian, dan bulanan.
Informasi nowcasting memberikan gambaran potensi hujan dalam beberapa jam ke depan, sementara prakiraan harian mencakup periode hingga tujuh hari. Adapun prakiraan dasarian dan bulanan dapat digunakan untuk mengantisipasi perkembangan kondisi cuaca dalam jangka panjang.
Menurut Faisal, seluruh informasi tersebut perlu menjadi pertimbangan tim pelaksana OMC, terutama ketika menentukan wilayah penyemaian awan. Wilayah yang telah mendapatkan peringatan dini hujan tinggi perlu dihindari agar intervensi atmosfer tidak menambah risiko banjir.
Ia mencontohkan Kalimantan Selatan yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami banjir. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan OMC untuk penanganan karhutla. Pertimbangan serupa juga diperlukan di wilayah lain, termasuk Jawa Timur, yang berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi basah.
“Jadi, kita harus mencari titik temu yang presisi antara operasi pemadaman karhutla dengan potensi ancaman bencana hidrometeorologi basah. Jangan sampai maksud hati ingin menurunkan hujan untuk memadamkan kebakaran, tetapi malah memicu banjir,” tegas Faisal.
Faisal juga mengingatkan bahwa prakiraan cuaca bersifat dinamis sehingga perlu diperbarui dan dipantau secara berkala. Tim OMC bersama pemerintah daerah harus menggunakan informasi terkini sebagai dasar penyesuaian langkah operasional.
Bahkan, informasi cuaca hingga tingkat kecamatan dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus terhadap potensi hujan tinggi.
Ia meminta Tim Pengarah Satuan Tugas Karhutla dan posko terpadu menjaga keseimbangan antara upaya pemadaman kebakaran dan mitigasi bencana hidrometeorologi basah. Dengan demikian, pelaksanaan OMC dapat disesuaikan berdasarkan analisis atmosfer serta kondisi wilayah sasaran dan sekitarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, melaporkan pelaksanaan OMC melalui Posko Terpadu untuk mempercepat penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan menunjukkan hasil positif.
Perbaikan tersebut terlihat dari meningkatnya jarak pandang, menurunnya konsentrasi polutan PM2.5, berkurangnya titik panas, serta mulai meratanya hujan di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Selain itu, seluruh bandara yang sebelumnya mengalami kendala jarak pandang telah kembali beroperasi.
“Hasil intervensi melalui OMC oleh Posko Terpadu terhadap percepatan penanganan situasi karhutla di Sumatera dan Kalimantan menunjukkan hasil yang positif. Hal tersebut terindikasi dari semakin membaiknya jarak pandang, konsentrasi polutan PM2.5, berkurangnya titik panas, kejadian hujan yang mulai merata di beberapa hari terakhir, khususnya di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, serta telah beroperasinya semua bandara yang sempat terkendala oleh visibility,” ungkap Seto.
Berdasarkan perkembangan titik panas, indeks kualitas udara, dan jarak pandang yang menunjukkan perbaikan signifikan serta cenderung stabil dalam sepekan terakhir, BMKG menilai pelaksanaan OMC Terpadu dapat dicukupkan.
Keputusan tersebut juga mempertimbangkan prakiraan hujan harian selama sepekan ke depan yang masih menunjukkan peluang hujan meskipun belum merata, serta perkiraan awal musim hujan di sejumlah wilayah.
Meski demikian, Seto menyebut kegiatan OMC yang dilaksanakan BNPB, Kementerian Kehutanan, maupun kementerian lainnya dengan supervisi BMKG tetap dapat dilanjutkan sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan.
“BMKG bersama seluruh unsur terkait terus berkomitmen untuk menyampaikan prospek cuaca serta melakukan upaya-upaya intervensi atmosfer melalui Operasi Modifikasi Cuaca dalam mendukung percepatan penanganan karhutla saat ini,” kata Tri.
Di sisi lain, Kepala BNPB, Kristomei Sianturi, menyampaikan hasil evaluasi OMC menjadi bahan pertimbangan dalam menyesuaikan langkah penanganan bencana berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.
(Foto: BMKG)
Ia menegaskan, pelaksanaan OMC terpadu harus mengacu pada arahan dan analisis BMKG. Sementara itu, BNPB dan TNI bertugas menyediakan aset, melakukan koordinasi, serta menjalankan operasi berdasarkan rekomendasi teknis BMKG.
“Yang paling penting, karena sifatnya ini adalah operasi terpadu, maka seluruh pergerakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) harus didasarkan pada arahan dan data dari BMKG; wewenang go or no-go(terbang atau tidak) sepenuhnya ada di BMKG. Kita di BNPB dan TNI hanya menyediakan aset, mengoordinasikan, dan mengeksekusi sesuai hasil analisis BMKG,” ujar Kristomei.
Melalui evaluasi tersebut, BMKG, BNPB, dan seluruh unsur terkait diharapkan dapat menyelaraskan pelaksanaan OMC dengan perkembangan cuaca dan potensi bencana di setiap wilayah. Pemanfaatan informasi peringatan dini menjadi salah satu langkah penting agar penanganan karhutla berjalan efektif tanpa mengabaikan risiko banjir dan tanah longsor.
