TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengapresiasi keberhasilan Kredit Program Perumahan (KPP) dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari perkembangan usaha jasa servis elektronik milik Tri Mulyoko di Kota Bogor, Jawa Barat.
Maruarar mengunjungi rumah sekaligus tempat usaha Tri Mulyoko, penerima manfaat KPP melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), pada Sabtu, 7 November 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung dampak program pembiayaan pemerintah terhadap pengembangan usaha produktif masyarakat.
Menurut Maruarar, KPP merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, hingga menciptakan lapangan kerja baru.

"Kredit Program Perumahan ini merupakan Program Presiden Prabowo Subianto untuk rakyat. KPP tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Minggu, 8 November 2026.
Ia menilai keberhasilan program pemerintah tidak semata-mata diukur dari besarnya pembiayaan yang disalurkan, melainkan juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut, Maruarar juga mengapresiasi Tri Mulyoko yang tidak hanya mengembangkan usaha secara mandiri, tetapi turut berinisiatif membina masyarakat agar memiliki keterampilan dan kemampuan berwirausaha.
"Kita ingin semakin banyak masyarakat yang menjadi pengusaha dan mampu membuka lapangan pekerjaan," ungkap Maruarar.
Tri Mulyoko memanfaatkan pembiayaan KPP sebesar Rp100 juta untuk mengembangkan usaha jasa servis elektronik sekaligus merenovasi rumahnya menjadi tempat usaha. Lantai satu rumah digunakan sebagai tempat usaha, sementara lantai dua difungsikan sebagai ruang keluarga.
Tri mengungkapkan, sebelum memperoleh fasilitas KPP, dirinya harus menanggung beban bunga pinjaman sekitar 12 persen. Setelah mendapatkan pembiayaan melalui program pemerintah, beban bunga tersebut turun menjadi 6 persen per tahun.
Dampak pembiayaan tersebut turut dirasakan melalui peningkatan omzet usaha. Omzet Tri yang sebelumnya berkisar Rp12 juta hingga Rp13 juta kini meningkat menjadi Rp23 juta. Sementara keuntungan bersih yang sebelumnya sekitar Rp7 juta naik menjadi Rp17 juta hingga Rp18 juta.
"Alhamdulillah sekarang rumah nyaman dan usaha terus naik omzetnya," kata Tri.
Maruarar menegaskan, akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau harus terus dipertahankan agar semakin banyak masyarakat dapat mengembangkan usaha produktif.
"Kalau bisa mudah, cepat, dan bunganya terjangkau, masyarakat akan sangat terbantu. Bunganya 6 persen per tahun. Saya minta pelayanan yang sudah baik ini terus dipertahankan, dijalankan secara profesional, dan bersih tanpa pungutan liar," tegas Maruarar.
Berdasarkan paparan dalam kunjungan tersebut, penyaluran KPP melalui BRI telah mencapai sekitar Rp13,4 triliun, sementara total penyaluran program tercatat sekitar Rp31,14 triliun. Pembiayaan untuk pelaku usaha mikro telah menjangkau sekitar 119.500 orang, sedangkan pembiayaan pada sisi penyediaan perumahan menjangkau sekitar 1.500 penerima.
Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim menyambut baik perkembangan usaha Tri Mulyoko. Ia menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mengusulkan usaha tersebut menjadi tempat pelatihan keterampilan kerja atau lembaga pelatihan kerja (LPK).
Melalui pelatihan servis elektronik, masyarakat diharapkan memiliki keterampilan untuk memasuki dunia kerja maupun membangun usaha secara mandiri.
Kementerian PKP juga akan mendorong koordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor, perbankan, dan dinas terkait agar manfaat KPP semakin luas. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan penerima kredit, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.










