TVRINews, Jakarta
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan pemerintah tengah mematangkan skema operasional Kopdes Merah Putih, mulai dari pengelolaan rantai pasok hingga pembagian sisa hasil usaha agar koperasi dapat berjalan secara profesional dan memberi manfaat bagi masyarakat desa.
Menurut Yandri, pemerintah akan membuka secara rinci desain besar operasional Kopdes Merah Putih kepada publik, termasuk mekanisme kerja sama dengan berbagai pihak dan pembagian tugas masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Yandri usai rapat koordinasi yang membahas pelaksanaan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
"Operasionalisasi koperasi, rantai pasoknya bagaimana, pembagian sisa hasil usahanya bagaimana, semuanya akan kami jelaskan secara detail sesuai tugas masing-masing," kata Yandri, Rabu, 15 Juli 2026.
Ia menjelaskan pemerintah juga terus menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi desa, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan tata kelola koperasi berjalan efektif.
Yandri menegaskan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut. Sehingga, seluruh konsep operasional Kopdes Merah Putih akan dipublikasikan agar dapat diakses masyarakat.
"Informasi ini akan menjadi milik publik. Kami akan membukanya melalui forum terbuka dan siaran langsung sehingga masyarakat bisa mengetahui desain besar Koperasi Desa Merah Putih, termasuk operasionalisasinya," ujar Yandri.
Menurut Yandri, keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan dan pengawasan menjadi kunci agar Kopdes Merah Putih dapat berkembang sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus memberikan manfaat langsung bagi warga.
