TVRINews, Sumedang
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan jika aparatur pemerintah agar tidak hanya menjalankan fungsi administrasi, tetapi juga mampu menghasilkan kebijakan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut, disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto saat memberikan kuliah umum kepada Praja Utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat.
Pada kesempatan tersebut, ia menilai jika birokrasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang berlangsung cepat. Menurutnya, aparatur negara dituntut menyederhanakan pelayanan publik, memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan, serta menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Selain itu, dengan tegas ia menuturkan jika Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah. Kendati demikian, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan birokrasi dalam mengelola potensi tersebut secara efektif.
“Jadilah birokrat yang berpihak kepada warga yang paling rentan. Orang yang kuat akan selalu mampu mengurus dirinya sendiri, tetapi mereka yang lemah membutuhkan kehadiran negara,” ujar Brian dalam keterangan yang tertulis tvrinews.com pada Jumat, 24 Juli 2026.
Selain menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat, Brian juga mengajak para praja untuk menjadi pemimpin yang terus belajar, terbuka terhadap inovasi, serta mampu membangun kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, reformasi birokrasi hanya dapat terwujud apabila aparatur berani memangkas prosedur yang berbelit, mempercepat pelayanan, dan menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Brian turut mendorong IPDN menjadi contoh perguruan tinggi yang memberikan dampak langsung bagi lingkungan sekitar. Salah satunya melalui pengelolaan sampah secara mandiri yang diharapkan dapat menjadi model bagi para praja ketika nantinya bertugas di berbagai daerah.
Sementara itu, Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan institusinya terus meningkatkan kualitas pendidikan guna mencetak aparatur sipil negara yang profesional dan mampu bersaing di tingkat global. Saat ini IPDN telah mengantongi akreditasi Unggul dengan 13 program studi serta memperkuat kompetensi akademik dan kemampuan bahasa Inggris para praja.
Menurut Halilul, IPDN juga mendorong lulusannya melanjutkan pendidikan melalui berbagai program beasiswa sebagai bagian dari pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur negara.
Ia menambahkan, hingga kini IPDN memiliki sekitar 47 ribu alumni yang telah mengabdi di berbagai instansi pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian dan lembaga, termasuk sebagai kepala daerah, sekretaris daerah, serta pejabat pimpinan tinggi.
Melalui pembekalan tersebut, Kemdiktisaintek berharap para Praja Utama IPDN mampu menjadi aparatur yang adaptif terhadap perubahan, menjunjung tinggi integritas, serta menghasilkan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.
