TVRINews, Jakarta
Komisi XII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, pada Rabu, 17 Juni 2026.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya itu membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Tahun Anggaran 2027.
Dalam pembukaan rapat, Bambang Patijaya menyampaikan ucapan selamat kepada Moh Jumhur Hidayat yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH.
"Kami mengucapkan selamat kepada Muhammad Jumhur Hidayat yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Semoga ke depan kita dapat bekerja sama dengan baik," ujar Bambang dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui kanal YouTube TVR Parlemen, Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menjelaskan pembahasan anggaran dilakukan setelah DPR RI memasuki siklus pembahasan APBN 2027 menyusul penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Dalam paparannya, Moh Jumhur Hidayat menyampaikan pagu indikatif KLH/BPLH Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,128 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Menurutnya, sejumlah indikator kinerja utama yang menjadi sasaran antara lain peningkatan indeks daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, indeks kualitas lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan sampah, penurunan emisi gas rumah kaca, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan hidup.
Berdasarkan rincian pagu indikatif, alokasi terbesar berada pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp832,17 miliar. Sementara Program Kualitas Lingkungan Hidup memperoleh Rp263,50 miliar dan Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebesar Rp32,36 miliar.
Dari sisi jenis belanja, anggaran tersebut terdiri atas belanja operasional pegawai sebesar Rp424,23 miliar dan belanja operasional barang sebesar Rp343,22 miliar. Selain itu terdapat alokasi Rp37 miliar untuk dukungan Gerakan Asri Pengolahan Sampah serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pada kesempatan yang sama, Jumhur juga mengungkapkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KLH/BPLH Tahun 2027 mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, target PNBP disesuaikan dari semula Rp473,39 miliar menjadi Rp1,073 triliun atau meningkat sekitar Rp600 miliar.
Selain pagu indikatif yang telah ditetapkan, KLH/BPLH mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,339 triliun. Usulan tersebut terdiri atas tambahan Rp216,65 miliar untuk Program Dukungan Manajemen, Rp1,039 triliun untuk Program Kualitas Lingkungan Hidup, dan Rp84,16 miliar untuk Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
Jika usulan tambahan anggaran tersebut disetujui, total pagu KLH/BPLH Tahun Anggaran 2027 akan meningkat menjadi Rp2,468 triliun.
"Kebutuhan tambahan anggaran ini antara lain untuk mendukung pelaksanaan program prioritas lingkungan hidup, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, serta penguatan kegiatan berbasis masyarakat," ungkap Jumhur.
Ia menjelaskan, dalam usulan tambahan anggaran tersebut juga terdapat alokasi untuk pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera sebesar Rp196,18 miliar serta kegiatan berbasis masyarakat senilai Rp80,19 miliar.
KLH/BPLH juga mengusulkan peningkatan alokasi kegiatan berbasis masyarakat menjadi Rp96,22 miliar atau naik 20 persen dibandingkan tahun 2026. Dana tersebut antara lain akan digunakan untuk penyediaan tempat sampah kontainer, komposter, mesin pengayak kompos, motor sampah, dan mesin press sampah guna memperkuat pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.
Komisi XII DPR RI selanjutnya akan mendalami rincian usulan anggaran tersebut dalam pembahasan lanjutan sebelum ditetapkan dalam proses penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027.
