TVRINews, Jakarta
Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pariwisata untuk membahas rencana kebutuhan anggaran tahun 2027. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Pariwisata mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun guna mendukung pelaksanaan program prioritas sektor pariwisata nasional.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyampaikan bahwa alokasi anggaran yang tercantum dalam pagu indikatif tahun 2027 dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pengembangan sektor pariwisata yang terus meningkat.
Ia menilai, keterbatasan anggaran dapat berdampak pada optimalisasi program kementerian dalam mendorong kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional.
“Pagu anggaran yang ada saat ini masih berada di bawah kebutuhan riil untuk mendukung target sektor pariwisata yang terus berkembang,” ujar Widiyanti dalam rapat, Rabu, 17 jUNI 2026.
Menurutnya, untuk menjalankan program secara lebih optimal, Kemenpar membutuhkan dukungan anggaran yang lebih memadai, yakni sekitar Rp3 triliun. Dengan kondisi pagu saat ini, pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun.
“Dengan kebutuhan ideal sekitar Rp3 triliun, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun untuk menutup selisih dari pagu yang tersedia,” jelasnya.
Widiyanti juga menyoroti adanya ketimpangan antara penurunan alokasi anggaran dengan meningkatnya target kinerja sektor pariwisata yang diharapkan menjadi salah satu penyumbang devisa negara.
Ia menambahkan, target devisa pariwisata pada 2027 diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah, sehingga diperlukan dukungan kebijakan anggaran yang seimbang untuk mencapainya.
Meski demikian, Kemenpar tetap berkomitmen menjalankan program secara efektif dengan mengoptimalkan setiap alokasi anggaran yang tersedia.
“Kami akan memastikan setiap anggaran yang diberikan digunakan seefisien mungkin untuk mendukung pencapaian target sektor pariwisata,” pungkas Widiyanti.
