TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk menetapkan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok prioritas penerima manfaat.
Menurut Muhaimin, skala prioritas tersebut merupakan langkah paling tepat untuk mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dinilai membutuhkan intervensi gizi yang lebih cepat karena berkaitan langsung dengan pembentukan kualitas generasi masa depan Indonesia. Hal itu disampaikannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.
"Saya melihat skala prioritas, yaitu busui, bumil, balita, itu skala prioritas yang paling tepat. Sehingga, yang lain sebelum skala prioritas harus merelakan untuk mengatasi stunting dengan secara lebih efektif dan cepat," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Senin, 22 Juni 2026.
Kemudian Muhaimin menjelaskan, penetapan kelompok B3 sebagai prioritas bukan berarti pemerintah mengabaikan kelompok penerima manfaat lainnya. Namun, dalam kondisi tertentu, pemerintah perlu memastikan kelompok yang paling rentan mendapatkan perhatian utama agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
Selain menetapkan skala prioritas, Muhaimin juga menyoroti pentingnya pembenahan manajemen dan tata kelola kelembagaan dalam pelaksanaan MBG. Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat duduk bersama untuk mencari solusi sehingga program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Di sisi yang lain, manajemen dan tata kelola kelembagaan yang ada, sekaligus saya berharap kepada semua pihak yang telah terlibat untuk duduk bersama memberikan solusi agar efektif betul sesuai sasaran yang diperintahkan oleh Presiden," ucapnya.
Sebagai program strategis nasional, MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, perbaikan tata kelola dinilai menjadi langkah krusial agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Muhaimin optimistis evaluasi dan penataan yang dilakukan BGN akan memperkuat implementasi MBG ke depan. Dengan pelaksanaan yang semakin baik, program tersebut diyakini mampu memberikan dampak lebih besar terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, kualitas generasi muda, serta kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.
